Intime – Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 5-19 Juli 2026 menunjukkan penurunan tajam tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan yang pada November 2025 masih mencapai 81,2 persen turun menjadi 66,4 persen pada Maret 2026, lalu kembali merosot menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, publik yang menyatakan kurang atau tidak puas meningkat menjadi 46,9 persen.
Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menyebut penurunan tersebut berkaitan erat dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Jika dicermati, ketiga aspek tersebut memang menjadi isu dominan dalam beberapa bulan terakhir dan saling memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.
Ekonomi Menjadi Faktor Paling Terasa
Dalam hampir semua survei opini publik di Indonesia, kondisi ekonomi selalu menjadi penentu utama tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung menilai pemerintahan dari kondisi yang mereka rasakan secara langsung, seperti harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, daya beli, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.
Sepanjang pertengahan 2026, muncul sejumlah tekanan ekonomi yang menjadi perhatian publik. Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator yang paling sering disorot. Rupiah menghadapi tekanan di tengah ketidakpastian ekonomi global, sementara pasar juga mulai mempertanyakan arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Di sisi lain, muncul kabar pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang memunculkan ketidakpastian baru di sektor moneter. Meski pemerintah memastikan proses transisi berjalan sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, pasar tetap menunggu siapa figur pengganti yang akan memimpin bank sentral. Ketidakpastian di level kepemimpinan BI berpotensi memengaruhi ekspektasi pelaku usaha maupun investor.
Berbagai ekonom juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia agar tidak terjadi dominasi kebijakan fiskal terhadap kebijakan moneter (fiscal dominance). Kekhawatiran tersebut ikut membentuk persepsi bahwa stabilitas ekonomi menghadapi tantangan yang lebih besar dibanding awal pemerintahan Prabowo.
Di tingkat masyarakat, perlambatan aktivitas ekonomi juga dirasakan melalui terbatasnya daya beli dan belum meratanya penciptaan lapangan kerja baru. Meskipun sejumlah indikator makro masih relatif terkendali, persepsi publik sering kali lebih dipengaruhi oleh pengalaman sehari-hari dibanding data statistik nasional.
Dinamika Politik Meningkat
Selain ekonomi, dinamika politik nasional juga mengalami peningkatan intensitas. Berbagai polemik politik muncul dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari pembahasan berbagai rancangan undang-undang strategis hingga manuver politik sejumlah tokoh nasional.
Sorotan publik juga mengarah pada aktivitas politik Presiden ketujuh Joko Widodo yang dinilai sebagian kalangan masih memiliki pengaruh kuat terhadap konfigurasi politik nasional. Sejumlah pengamat bahkan menilai dinamika tersebut berpotensi meningkatkan persaingan elite menjelang kontestasi politik 2029.
Di sisi lain, hubungan antara pemerintah, partai politik, dan parlemen juga dipenuhi berbagai agenda strategis, seperti pembahasan RUU Perampasan Aset, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, hingga sejumlah isu kelembagaan penegak hukum. Padatnya agenda politik tersebut membuat perhatian publik tidak lagi semata tertuju pada program-program ekonomi pemerintah.
Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat sebagai “Londo Ireng” juga memicu kontroversi. Pernyataan tersebut menuai kritik dari kalangan akademisi, organisasi pers, dan kelompok masyarakat sipil yang menilai diksi tersebut tidak mencerminkan komunikasi politik yang inklusif.
Kontroversi semacam itu turut membentuk persepsi mengenai gaya komunikasi politik pemerintah. Dalam era media sosial, isu komunikasi sering berkembang jauh lebih cepat dibanding penjelasan resmi pemerintah sehingga dapat memengaruhi penilaian publik.
Faktor ketiga yang sangat memengaruhi tingkat kepuasan publik adalah penegakan hukum.
Sepanjang 2026, perhatian masyarakat tersedot pada sejumlah perkara besar, termasuk kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah. Kasus tersebut bukan hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga memunculkan polemik mengenai hubungan antarlembaga penegak hukum.
DPR bahkan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi proses hukum tersebut, sementara muncul pula usulan penggunaan hak angket guna menyelidiki tata kelola penegakan hukum.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi juga menangani berbagai perkara besar, mulai dari dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK hingga pengembangan kasus-kasus korupsi infrastruktur. Intensitas pemberitaan mengenai korupsi memang menunjukkan adanya proses penegakan hukum yang berjalan, tetapi di saat yang sama juga memperkuat persepsi publik bahwa praktik korupsi masih menjadi persoalan serius.
Selain substansi perkara, masyarakat juga memberikan perhatian terhadap aspek prosedural, seperti perlakuan terhadap tersangka, transparansi proses hukum, hingga independensi aparat penegak hukum. Semua faktor tersebut turut memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Efek Akumulatif
Penurunan kepuasan publik tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu peristiwa. Yang terjadi adalah akumulasi berbagai persoalan dalam waktu yang relatif bersamaan.
Tekanan ekonomi meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap masa depan. Dinamika politik yang semakin ramai menimbulkan kesan bahwa elite lebih sibuk dengan agenda politik dibanding penyelesaian persoalan publik. Sementara itu, berbagai polemik penegakan hukum memperkuat persepsi adanya ketidakpastian institusional.
Dalam teori perilaku pemilih, tingkat kepuasan terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh evaluasi retrospektif (retrospective voting), yaitu kecenderungan masyarakat menilai pemerintah berdasarkan kondisi yang mereka rasakan selama masa pemerintahan. Ketika persepsi terhadap ekonomi, stabilitas politik, dan penegakan hukum memburuk secara bersamaan, tingkat kepuasan biasanya ikut mengalami penurunan.
Penurunan Bukan Berarti Kehilangan Dukungan Permanen
Meski mengalami penurunan tajam, angka kepuasan Prabowo sebesar 51,1 persen masih menunjukkan bahwa mayoritas tipis masyarakat tetap menyatakan puas terhadap kinerjanya. Artinya, pemerintah masih memiliki ruang untuk memulihkan kepercayaan publik.
Pengalaman berbagai pemerintahan menunjukkan bahwa tren kepuasan sangat dinamis dan dapat berubah apabila pemerintah mampu memperbaiki kondisi ekonomi, menjaga stabilitas politik, memperkuat komunikasi publik, serta menunjukkan konsistensi dalam penegakan hukum.
Karena itu, tantangan utama pemerintahan Prabowo saat ini bukan hanya mempertahankan stabilitas makroekonomi, tetapi juga membangun kembali optimisme masyarakat melalui kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya, komunikasi yang lebih efektif, serta penegakan hukum yang transparan dan dipercaya publik.
