Intime – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah melontarkan lelucon mengenai nama Mohammad saat membahas Iran dalam kampanye pemilihan umum sela.
Dilansir Reuters, Sabtu (17/10), pernyataan itu disampaikan Trump ketika berpidato di hadapan para pendukungnya di Bandara Regional Dalton, Georgia. Ia tengah berkampanye untuk mendukung para calon dari Partai Republik menjelang pemilihan umum sela pada 3 November 2026.
Dalam pidatonya, Trump menyebut nama Mohammad ketika membahas seseorang yang berasal dari Timur Tengah.
“Kalian tahu, jika ragu tentang nama seseorang dari Timur Tengah, panggil saja ‘Mohammad’,” kata Trump.
Ia kemudian mengklaim bahwa cara tersebut memiliki peluang keberhasilan yang tinggi.
“Peluangnya benar sekitar 65 persen. ‘Halo, Mohammad.’ Saya sudah melakukannya bertahun-tahun. Tidak pernah salah,” ujarnya.
Trump juga berpura-pura bertanya kepada sejumlah orang bernama Mohammad apakah mereka bersedia menjadi presiden Iran. Namun, menurut laporan Reuters, para pendukung yang hadir tidak memberikan tanggapan terhadap lelucon tersebut.
“Iran adalah satu-satunya negara di mana tidak ada orang yang ingin menjadi presiden,” kata Trump.
Pernyataan itu kembali memunculkan sorotan terhadap retorika Trump mengenai kelompok Muslim dan minoritas etnis. Para pembela hak asasi manusia (HAM) dan organisasi advokasi Muslim sebelumnya berulang kali mengkritik pernyataan Trump yang dinilai merendahkan umat Islam dan imigran.
Dalam kampanye pemilu sela kali ini, Trump juga meningkatkan retorikanya terhadap warga Amerika keturunan Somalia dan komunitas Muslim.
Sejumlah tokoh yang menjadi sasaran kritiknya antara lain Abdul El-Sayed, calon Senat AS dari Partai Demokrat yang beragama Islam, serta Ilhan Omar, anggota DPR AS dari Minnesota yang datang ke Amerika Serikat sebagai pengungsi dari Somalia.
Sementara itu, laporan tahunan Council on American-Islamic Relations (CAIR), yang dirilis awal tahun ini, mengaitkan meningkatnya Islamofobia di Amerika Serikat dengan sejumlah kebijakan dan perkembangan politik.
Di antaranya adalah kebijakan pengetatan imigrasi oleh pemerintahan Trump serta penindakan terhadap aksi protes pro-Palestina selama masa jabatan keduanya.
Pernyataan terbaru Trump menambah daftar kontroversi terkait penggunaan retorika politik yang menyasar identitas agama dan etnis di Amerika Serikat.
