spot_img

UMP DIY 2027 Naik Jadi Rp 2,7 Juta

Intime – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 sebesar Rp 2.725.000. Nilai tersebut naik Rp 307.505 atau sekitar 12,72 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 2.417.495.

Penetapan itu diumumkan Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dalam konferensi pers di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sabtu (21/11). Besaran UMP tersebut selanjutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan gubernur.

Made mengatakan, angka UMP 2027 merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan berbagai pihak. Proses pembahasan sempat diwarnai dinamika sebelum pemerintah daerah melakukan konsolidasi untuk mencapai keputusan.

“Alhamdulillah akhirnya saat ini kami bisa menyampaikan terkait dengan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan juga nanti dengan SK Gubernur, yaitu Rp 2.725.000,” kata Made.

Ia menjelaskan, penentuan kenaikan upah mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu atau alfa. Menurut Made, formula penghitungan upah minimum juga memperhitungkan data KHL yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kalau formulasinya itu kan upah minimum yang sekarang ditambah dengan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan inflasi, tambah dengan alfa. Alfanya sudah lebih dari satu. Jadi kalau mengacu kepada KHL kita bisa mengikuti di 56,31 persen,” ujarnya.

Selain mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja, pemerintah daerah juga memperhatikan karakteristik sektor usaha di DIY. Rekomendasi tersebut mencakup sektor unggulan daerah, pekerjaan dengan karakteristik khusus, serta pekerjaan yang memiliki risiko kerja tinggi.

Kajian mengenai sektor dan subsektor tersebut dilakukan unsur akademisi dalam Dewan Pengupahan Provinsi dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Made menyampaikan, kebijakan upah minimum juga membedakan pekerja berdasarkan masa kerja. UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah yang disusun perusahaan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar pengupahan dapat mempertimbangkan masa kerja, kemampuan perusahaan, serta produktivitas pekerja.

“Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan,” kata Made.

Ia menambahkan, penerapan struktur dan skala upah menjadi salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja yang telah memiliki masa kerja lebih lama.

Pengumuman UMP DIY 2027 tersebut menjadi dasar penetapan upah minimum di tingkat provinsi. Adapun rincian besaran upah minimum kabupaten/kota dan sektoral tidak disampaikan dalam keterangan yang diberikan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini