Intime – Sebanyak 264 orang, terdiri dari 228 anak-anak dan 36 orang dewasa, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat.
Dari jumlah tersebut, 176 pasien harus menjalani rawat inap, sedangkan 88 lainnya mendapatkan penanganan rawat jalan.
Berdasarkan rekapitulasi penanganan medis pada Rabu (21/10) pagi, para pasien tersebar di delapan rumah sakit di Kota Cirebon.
RS Ciremai menangani pasien terbanyak, yakni 85 orang. Disusul RSD Gunung Jati dengan 71 pasien dan RS Putera Bahagia sebanyak 59 pasien.
Sementara itu, RS Medimas menangani 26 pasien, RS Cahaya Bunda 12 pasien, PAD lima pasien, serta RS Pelabuhan dan RS Sumber Kasih masing-masing tiga pasien.
Banyaknya pasien yang berdatangan membuat sejumlah instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit dipenuhi anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan bersama orang tua mereka. Ambulans juga dilaporkan silih berganti membawa pasien untuk mendapatkan penanganan medis.
Dugaan keracunan tersebut bermula setelah sejumlah siswa dan orang dewasa mengonsumsi menu MBG pada Selasa (20/10/2026).
Salah satu informasi yang disampaikan orang tua siswa menyebutkan bahwa telur puyuh dalam paket makanan tersebut terasa asam. Namun, informasi tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab gangguan kesehatan yang dialami para korban.
Penyebab pasti kejadian masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak berwenang. Selain itu, belum tersedia informasi lengkap mengenai perkembangan kondisi seluruh pasien maupun jumlah korban yang telah diperbolehkan pulang.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG, terutama karena penerima manfaatnya mencakup anak-anak usia sekolah.
Pemeriksaan terhadap makanan yang didistribusikan, proses pengolahan, serta penyimpanan dan pengiriman perlu dilakukan untuk mengetahui sumber dugaan keracunan.
Penanganan medis terhadap para korban menjadi prioritas, sembari menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan program juga diperlukan agar kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga.
