Intime – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara menyoroti keberadaan fasilitas industri berisiko tinggi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah.
Fasilitas pengelolaan limbah disebut berjarak sekitar 500 meter dari permukiman, sedangkan fasilitas pengolahan nikel berteknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) berada sekitar 700 meter dari rumah warga.
Kritik itu disampaikan di tengah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke kawasan industri nikel tersebut. Prabowo meresmikan 11 proyek hilirisasi dan melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik.
“Jarak fasilitas industri dengan permukiman perlu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan risiko keselamatan masyarakat dan dampak lingkungan,” tutur Direktur Eksekutif WALHI Maluku Utara Astuti N. Kilwouw, Rabu (14/10).
Dalam unggahan akun Instagram WALHI Maluku Utara yang dikutip Senin (12/10), organisasi itu mempertanyakan penempatan fasilitas pengelolaan limbah dan HPAL yang berdekatan dengan rumah warga.
Teknologi HPAL digunakan untuk mengekstraksi nikel melalui proses bertekanan dan bersuhu tinggi dengan menggunakan asam sulfat. Menurut WALHI, proses tersebut menghasilkan limbah dalam jumlah besar sehingga membutuhkan pengelolaan dan pengawasan ketat.
WALHI menyebut volume limbah yang dihasilkan dapat mencapai sekitar 100–133 ton untuk setiap satu ton nikel. Limbah tersebut digambarkan berupa material sisa proses yang membutuhkan sistem penanganan serta mitigasi risiko memadai.
WALHI juga menilai fasilitas penampungan limbah HPAL memiliki tingkat risiko tinggi dan belum dapat sepenuhnya dinyatakan aman. Karena itu, organisasi tersebut meminta agar keselamatan warga tidak dikesampingkan dalam pengembangan industri.
Selain persoalan limbah, kritik WALHI menyinggung kondisi sumber air warga. Sumur-sumur di sekitar kawasan disebut berubah asin. Materi yang disampaikan juga merujuk pada indikasi paparan merkuri dan logam berat di lingkungan laut serta darah warga.
Temuan tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui data pemeriksaan laboratorium, kajian lingkungan, dan keterangan otoritas terkait agar tingkat paparan serta sumber pencemaran dapat dipastikan.
WALHI turut menyoroti dampak sosial ekspansi industri. Perluasan kawasan disebut menghilangkan kebun pala dan cengkih yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Organisasi itu menilai warga lokal berisiko menanggung dampak lingkungan, sementara manfaat ekonomi industri belum tentu dirasakan secara merata.
Kritik tersebut juga membandingkan optimisme pemerintah mengenai masa depan hilirisasi dengan persoalan yang disebut dialami warga Halmahera. Dalam materi yang diunggah, WALHI menyinggung ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kondisi penghidupan masyarakat.
Kondisi pekerja turut menjadi perhatian, termasuk dugaan paparan suhu tinggi dan kebisingan di kawasan industri. Adapun klaim mengenai pekerja yang meninggal saat bekerja perlu diperiksa berdasarkan data kecelakaan kerja dan keterangan resmi.
Kunjungan Presiden Prabowo berlangsung dalam momentum pemerintah mendorong hilirisasi dan investasi industri nikel. Di tengah agenda tersebut, kritik WALHI menekankan pentingnya pengawasan limbah, perlindungan sumber air, keselamatan pekerja, dan pemenuhan hak masyarakat sekitar.
Belum ada tanggapan dari pihak IWIP maupun pemerintah atas seluruh kritik yang dicantumkan dalam materi ini. Dugaan pencemaran dan risiko kesehatan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan independen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
