Sejumlah ruas jalan Jakarta masih terjadi kemacatan. Meskipun, Pemprov DKI memberlakukan aturan bekerja dari rumah atau work from home(WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), guna menekan polusi udara ibu kota yang buruk.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan, persoalan kemacetan yang masih terjadi di Jakarta jangan kambing hitam-kan ke Pemprov DKI, yang dianggap sistem WFH tak berhasil menurunkan mobilitas kendaraan.
“Ya jangan salahin Pemda. Maksudnya bersama-sama,” kata Pj Heru di Jakarta, pada Rabu (23/8).
Menurut dia, ASN Pemprov DKI hanya segelintir masyarakat yang berkegiatan di Kota Jakarta hanya sekitar 25.000. Sedangkan warga yang beraktifitas di Jakarta mencapai puluhan juta.
“Pemda kan hanya 25.000. Pergerakan manusia di Jakarta itu 25 juta loh,” urainya.
Dengan begitu, menurutnya, perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta untuk mau mengikuti kebijakan WFH agar ibu kota lenggang dan upaya menekan polusi udara yang buruk bisa tercapai.
“Sehingga harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi di atur sendiri,” tuturnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan kebijakan WFH 50 persen – 50 Persen bagi ASN. Aturan ini berlaku selama dua bulan ke depan.
Langkah ini diambil untuk mengatasi polusi udara Jakarta yang sudah mengkhawatirkan.
