Intime – Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut batas akhir penyerahan nama ditetapkan pada 25 November 2026.
Hal itu disampaikan Yusril setelah jadwal pemilihan Wakil Presiden disepakati mundur. Pemilihan yang semula dijadwalkan pada 2 Desember kini akan digelar pada 9 Desember 2026.
“Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11).
Yusril menjelaskan, perubahan jadwal berkaitan dengan ketentuan pencalonan dan agenda Presiden di luar negeri. Prabowo saat ini menghadiri KTT ASEAN di Manila, Filipina, kemudian dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke KTT APEC di Shenzhen, China.
Menurut Yusril, aturan dalam UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, UU MD3, dan Peraturan Tata Tertib MPR mengharuskan Presiden menyerahkan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum pemilihan.
Jika pemilihan tetap berlangsung pada 2 Desember, penyerahan nama harus dilakukan paling lambat 18 November. Kondisi tersebut dinilai tidak memberikan cukup waktu bagi Presiden untuk berkomunikasi secara formal dengan partai-partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
“Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu,” ujarnya.
Yusril mengatakan pertemuan dengan sejumlah partai di Istana Bogor memang telah berlangsung beberapa hari sebelumnya. Namun, menurut dia, belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung.
Dia menegaskan, berdasarkan UU MD3, calon wakil presiden harus diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024. Prosedur itu harus dipenuhi agar tidak muncul persoalan persyaratan maupun cacat administrasi.
Terkait nama-nama yang ramai dibicarakan, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Yusril menyebut hal itu sebagai dinamika demokrasi. Namun, keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan ke MPR sepenuhnya berada di tangan Prabowo.
“Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” tegasnya.
Setelah menerima dua nama calon, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan administrasi selama dua minggu. Pemilihan selanjutnya dilakukan melalui pemungutan suara tertutup pada 9 Desember 2026.


