Intime – Pimpinan DPR RI menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) yang ditandatangani 120 anggota dewan dari delapan fraksi. Usulan tersebut berkaitan dengan penilaian bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan, usulan itu akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11). Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat bersama para pengusul di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11).
Menurut Saan, jumlah pengusul dihitung berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing perwakilan fraksi. Totalnya mencapai 120 anggota dari delapan fraksi.
Komposisi pengusul terdiri atas 28 anggota Fraksi PKS, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 18 anggota Fraksi Demokrat, 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, dan satu anggota Fraksi PAN.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan.
Ia mengatakan pimpinan DPR menerima usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Saan merujuk Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR sebagai dasar penerimaan usulan.
Substansi HMP merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3. Pasal tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Dalam penjelasannya, Saan menegaskan bahwa usulan yang diterima pimpinan DPR berkaitan dengan ketentuan mengenai wakil presiden yang tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Rapat yang dipimpin Saan dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal itu dihadiri perwakilan delapan fraksi. PDI-P diwakili Abidin Fikri dan Dolfie Othniel Frederic, sedangkan Gerindra diwakili Aziz Subekti dan Bahtra Banong.
Dari Golkar hadir Ahmad Doli Kurnia, Ahmad Irawan, Bambang Patijaya, dan Abraham Sirdjadja. NasDem mengirimkan Fauzi Amro, Sugeng Suparwoto, Martin Manurung, serta Ujung Bey.
PKB diwakili M Khozin dan Sudjatmiko. Demokrat diwakili Benny K Harman dan Hinca Pandjaitan. Adapun PKS mengirimkan Mardani Ali Sera, sementara PAN diwakili Syarifudin Sudding.
Pembacaan usulan dalam paripurna menjadi tahapan awal proses politik di DPR. Penerimaan usulan belum dengan sendirinya berarti DPR telah mengambil keputusan mengenai substansi pendapat tersebut. Proses selanjutnya masih harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan dan tata tertib parlemen.
