Intime – Sekitar 20.000 buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Aksi tersebut digelar untuk mengawal pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Aksi massa buruh berpotensi menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah jalan sekitar kompleks DPR/MPR. Polisi pun mengimbau pengguna jalan mengantisipasi kondisi tersebut.
TMC Polda Metro Jaya menyebut rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan.
“Sehubungan dengan adanya kegiatan di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa, 29 September 2026, masyarakat diimbau mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan tersebut,” tulis TMC Polda Metro Jaya melalui akun Instagram @tmcpoldametro.
Berikut sejumlah ruas jalan yang perlu diwaspadai:
* Jalan Gatot Subroto
* Jalan Gerbang Pemuda
* Jalan Palmerah Timur
* Jalan Gelora
* Jalan Asia Afrika
* Jalan Tentara Pelajar
* Jalan Pejompongan Raya
* Kawasan Semanggi
Polisi akan mengarahkan arus lalu lintas dan melakukan rekayasa secara situasional. Pengendara juga diminta mengikuti arahan petugas di lapangan.
Masyarakat diimbau mengatur waktu perjalanan dan menggunakan rute alternatif untuk menghindari kepadatan di sekitar Gedung DPR/MPR.
Sementara itu, massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) akan menyampaikan sejumlah aspirasi terkait RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Kepala Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari pengawalan pembahasan RUU agar aturan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan pekerja.
“Tentu kami besok juga akan melakukan aksi pengawalan. Aksi demonstrasi yang akan dilakukan di gedung DPR dalam agenda tentu adalah bagaimana agar undang-undang ketenagakerjaan berpihak kepada kaum buruh,” kata Sunarno dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (28/9).
Buruh juga berharap dapat bertemu dengan perwakilan parlemen melalui agenda audiensi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
