Intime – Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai paparan awal KNKT soal kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur membuktikan sistem keselamatan kereta api nasional masih terlalu bergantung pada manusia dan komunikasi manual.
“Dalam transportasi massal, 3 menit 43 detik bukan waktu panjang. Itu ruang kritis antara informasi bahaya dan keputusan penyelamatan,” kata Achmad dalam keterangan tertulisnya kepada intime, (23/5)
Menurutnya, sistem keselamatan kereta semestinya bekerja otomatis layaknya refleks tubuh manusia. Saat muncul anomali sinyal, kereta berhenti abnormal, atau hambatan jalur, sistem seharusnya langsung mengunci pergerakan dan mengubah sinyal menjadi merah tanpa menunggu rantai komunikasi panjang antarpetugas.
“Kalau informasi masih harus berpindah dari satu pengendali ke chief, lalu ke wilayah lain, baru ke masinis, itu birokrasi biasa, bukan sistem darurat,” ujarnya.
Achmad menyoroti temuan awal KNKT terkait dugaan gangguan sinyal bantu, masalah deteksi keberadaan kereta, hingga jeda komunikasi antarpengendali perjalanan kereta. Meski belum menjadi kesimpulan final, ia menilai fakta tersebut cukup menunjukkan bahwa keselamatan penumpang belum berada pada level aman.
Ia juga mengingatkan persoalan keselamatan kereta bukan insiden tunggal. Berdasarkan data KNKT sepanjang 2007–2025, terdapat 372 rekomendasi keselamatan yang telah diterbitkan menyusul berbagai kecelakaan kereta api.
“Masalahnya bukan hanya satu operator atau satu petugas. Ini soal tata kelola panjang yang rekomendasinya belum benar-benar dieksekusi,” katanya.
Achmad menilai persoalan semakin serius karena tanggung jawab keselamatan masih tersebar di banyak institusi tanpa satu pihak yang menjadi pemilik risiko utama.
“Keselamatan gagal bukan cuma karena alat rusak, tetapi karena tanggung jawab tersebar dan tidak ada single accountable unit,” ucapnya.
Di sisi lain, ia menyoroti tekanan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di tengah fokus pemerintah pada berbagai program populis. Menurutnya, kebutuhan anggaran keselamatan dan pemeliharaan prasarana kereta belum sepenuhnya terpenuhi.
“Pertanyaannya, apakah anggaran keselamatan cukup ketika pemerintah terus melakukan efisiensi untuk kebutuhan program populis?” tutur Achmad.
