Intime – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara soal kekuasaan yang memiliki batas waktu. Pernyataan itu disampaikan saat Demokrat merayakan HUT ke-25, ketika partai tersebut masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
AHY menyebut kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Ia juga menegaskan hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak boleh dihalangi.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY, Sabtu (5/9).
Pesan tersebut langsung memiliki bobot politik karena AHY bukan hanya ketua umum partai. Ia juga duduk sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di kabinet Prabowo.
Demokrat pun berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan posisi tersebut, ucapan AHY tentang batas kekuasaan sulit dilepaskan dari konteks politik kekuasaan saat ini.
Namun, apakah pernyataan itu berarti Demokrat mulai mengambil jarak dari Prabowo? Belum tentu.
Tidak ada pernyataan AHY yang secara langsung menyebut pemerintahan Prabowo atau menyatakan Demokrat menarik dukungan. Sebaliknya, AHY menyampaikan pernyataan tersebut dalam kerangka demokrasi secara umum.
Ia menilai demokrasi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pemilihan umum. Menurutnya, demokrasi juga membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.
“Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” ujar AHY.
Meski demikian, pilihan kata AHY tetap menarik. Sebagai ketua umum partai, ia berkepentingan memastikan Demokrat tidak kehilangan identitas politik hanya karena berada di dalam pemerintahan.
Partai politik tidak hanya bekerja untuk pemerintahan yang sedang berkuasa. Partai juga harus memikirkan pemilu berikutnya, basis pemilih, regenerasi kepemimpinan, dan posisi politiknya dalam jangka panjang.
Dalam konteks itu, pernyataan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu bisa menjadi cara AHY menegaskan bahwa Demokrat memiliki kepentingan politik yang lebih panjang daripada sekadar masa pemerintahan Prabowo.
Apalagi, AHY sendiri merupakan salah satu figur penting dalam regenerasi politik Demokrat. Ia telah memimpin partai tersebut dan kini memiliki posisi strategis di pemerintahan. Pernyataan mengenai pergantian kekuasaan secara demokratis sekaligus menjaga narasi bahwa partai tetap memiliki orientasi terhadap kompetisi politik yang sehat.
Pesan lainnya terlihat dari penekanan AHY terhadap hak memilih dan dipilih. Kalimat tersebut menegaskan bahwa kompetisi politik harus tetap terbuka. Tidak boleh ada kekuasaan yang membuat akses politik hanya dimiliki pihak tertentu.
Jika dibaca dalam konteks menuju Pemilu 2029, pesan tersebut tentu memiliki relevansi. Demokrat perlu menjaga kemungkinan politiknya tetap terbuka. Partai tidak bisa sepenuhnya menggantungkan masa depannya pada satu pemerintahan atau satu konfigurasi koalisi.
Namun, terlalu cepat jika pernyataan AHY langsung diterjemahkan sebagai tanda keretakan Demokrat dengan Prabowo. Politik koalisi masih sangat dinamis dan dukungan Demokrat terhadap pemerintahan tetap menjadi konteks utama.
Justru, pernyataan AHY bisa menjadi bentuk political positioning. Demokrat ingin menunjukkan bahwa berada di pemerintahan bukan berarti kehilangan fungsi sebagai partai politik yang memiliki prinsip dan agenda sendiri.
Posisi seperti itu juga memberi ruang bagi Demokrat untuk menghadapi dua kebutuhan sekaligus. Pertama, menjaga hubungan dengan pemerintahan Prabowo agar tetap dapat menjalankan peran politik dan pemerintahan. Kedua, mempertahankan identitas partai agar tidak sepenuhnya dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah.
Dalam politik, menjaga jarak tertentu dari kekuasaan justru dapat menjadi modal bagi partai untuk bertahan ketika konfigurasi berubah.
Karena itu, pernyataan AHY soal batas kekuasaan lebih tepat dibaca sebagai pesan tentang posisi Demokrat di dalam kekuasaan ketimbang deklarasi untuk berseberangan dengan Prabowo.
AHY tampaknya ingin menyampaikan bahwa Demokrat berada di pemerintahan, tetapi Demokrat bukan pemerintah. Partai tetap memiliki prinsip, kepentingan elektoral, dan agenda politik sendiri.
Dengan demikian, kalimat “kekuasaan memiliki batas waktu” bisa menjadi pengingat sekaligus strategi. Pengingat bahwa kekuasaan harus tunduk pada mandat rakyat, sekaligus strategi bagi Demokrat untuk memastikan partai tetap memiliki ruang politik ketika batas waktu kekuasaan itu tiba.
