Intime – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengecam penggunaan kekuatan berlebihan dan tindakan kekerasan aparat keamanan terhadap massa aksi yang memprotes kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah di Indonesia.
Usman menilai kekerasan yang dilakukan aktor negara maupun nonnegara dalam merespons demonstrasi merupakan tindakan berbahaya. Menurutnya, pengerahan aktor nonnegara untuk menghadapi massa berpotensi memperburuk situasi.
“Kami mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara dalam aksi demo karhutla di beberapa daerah di Indonesia. Pengerahan aktor nonnegara dalam merespons protes sangat berbahaya. Demo tersebut adalah bentuk solidaritas bagi jutaan warga yang terdampak asap akibat karhutla di Indonesia,” kata Usman dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10).
Usman menyayangkan pemerintah dinilai tidak mendengarkan aspirasi masyarakat dan justru kembali menggunakan pendekatan represif. Dia menyebut demonstrasi selama sepekan terakhir di Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Makassar, Pontianak, Samarinda, hingga Jayapura sebagai gambaran krisis hak asasi manusia (HAM) akibat karhutla.
Menurutnya, massa aksi menuntut penetapan status bencana nasional, jaminan kesehatan gratis, transparansi anggaran, serta penindakan terhadap korporasi perusak lingkungan.
“Sayangnya, negara merespons kedaruratan ekologis dengan tetap menggunakan pendekatan lama, yaitu sikap abai, pembungkaman, dan represi,” tegasnya.
Usman menilai pemerintah gagal melindungi hak warga atas kehidupan dan kesehatan. Dia mengutip data Kementerian Kesehatan yang mencatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di wilayah terdampak karhutla. Sebanyak 75.172 kasus di antaranya terjadi pada anak berusia di bawah lima tahun.
Kemenkes juga memperingatkan kabut asap berkepanjangan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan jiwa, stres, dan kecemasan.
Sementara itu, data Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan risiko kematian warga di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan mencapai tiga hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan warga Pulau Jawa.
Usman menyebut data Kemenkes per September 2026 mencatat empat orang meninggal di wilayah tersebut, terdiri atas tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat.
Dia juga menyinggung meninggalnya anak berusia enam tahun di Kabupaten Kayong Utara dan balita berusia satu tahun di Samarinda akibat infeksi saluran pernapasan pada pertengahan Oktober.
Amnesty menilai dugaan kekerasan fisik, pembatasan ekspresi digital, dan proses hukum terhadap pengkritik lingkungan menunjukkan pendekatan represif masih digunakan.
Usman mendesak pemerintah menghentikan kekerasan terhadap demonstran, membuka dialog, serta menetapkan status bencana nasional untuk mempercepat penanganan karhutla di Kalimantan, Sumatra, Papua, dan daerah lainnya.
Menurutnya, negara harus melindungi kehidupan, kesehatan, serta hak masyarakat atas lingkungan bersih dan sehat, sekaligus menjamin kebebasan menyampaikan pendapat secara damai.
