Anies Ingin Betawi Jeli Baca Trend Perubahan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Foto: Ist.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Foto: Ist.

Intime.ID – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap orang Betawi jeli membaca trend perubahan seusai pandemi Covid-19 nanti. Seraya menambahkan, pandemi bakal berdampak jangka panjang di berbagai bidang kehidupan. “Itu sebabnya penting bagi masyarakat Betawi untuk membaca trend perubahan tersebut,” jelas Anies Baswedan.

Harapan itu disampaikan Gubernur saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka kuliah perdana Program Kuliah Umum Gerakan Kebangkitan (Gerbang) Betawi tahun 2021, bertema “Prospek, Peluang, dan Solusi Masyarakat Betawi dalam Peningkatan Ekonomi, Pengaruh Politik, dan Kompetisi Global”, Jumat 22 Januari 2021 di ruang Zoom. Menurut Anies, masyarakat Betawi sejak Sumpah Pemuda 1928 hingga saat ini sudah membuktikan diri sebagai simpul pengikat kebersamaan dan nasionalisme bangsa.

“Jadi, dalam kedudukannya di Jakarta, masyarakat Betawi itu (sebenarnya) fasilitator dan penjahit Indonesia,” Anies menegaskan. Untuk dapat membaca trend perubahan, masyarakat Betawi harus menjadi masyarakat yang tak pernah berhenti belajar. “Learning society harus melekat kuat pada masyarakat Betawi,” ujar Anies Baswedan.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Gerbang Betawi, dr. Ashari menyampaikan sejumlah kerja ekonomi, politik, dan pendidikan yang diusung perkumpulan kaum intelektual itu dalam beberapa tahun ke depan. Di antaranya pembentukan baitul mal yang akan memberi pinjaman kepada masyarakat kecil, menghimpun para pengusaha Betawi dalam wadah “Juragan Betawi”, serta mendorong berdirinya sekolah demokrasi bagi kaum muda Betawi.

Ada Sejumlah Persoalan

Tampil sebagai pembawa materi dalam kuliah perdana 2021 ini, budayawan yang juga Anggota Dewan Pakar Gerbang Betawi N. Syamsudin Ch. Haesy dan Anggota DPRD DKI Jakarta H. Purwanto. Purwanto yang biasa disapa Bang Pur menekankan pentingnya masyarakat Betawi memanfaatkan kesempatan berkiprah di partai-partai politik, sehingga berpeluang ikut menentukan arah kebijakan publik. “Sudah saatnya orang Betawi menjadi subjek, bukan sekadar objek politik,” bilang Purwanto berapi-api.

Kalau perlu, masih kata Purwanto, ada kuota calon anggota legislatif buat orang Betawi di partai politik, seperti halnya kuota buat perempuan. “Aturannya diatur lewat Perda atau Pergub, sehingga ada landasan hukumnya. Kuota itu 30 persen misalnya,” ujar Bang Pur yang cepat menambahkan, persentase itu masih bisa dibicarakan lagi persisnya. Intinya, Pemerintah mesti memberikan perlindungan atas hak-hak politik orang Betawi di Jakarta.
Sedangkan N. Syamsudin Ch. Haesy yang akrab disapa Bang Sem menyatakan, saat ini ada sejumlah persoalan jika bicara soal soal politik orang Betawi. Salah satunya adalah kegamangan ketika kontestasi politik ternyata berakhir dengan antiklimaks, tidak sesuai dengan harapan. Hal itu diperburuk dengan konsep otonomi daerah yang masih membingungkan. Di satu sisi, otonomi daerah membawa angin segar desentralisasi, namun di sisi lain pemilihan pemimpin daerah justru diproses oleh partai politik dengan pendekatan sentralisasi.

Belum lagi ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi yang disebabkan nano monster Covid-19. Semua orang bertanya-tanya, kapan pandemi akan berakhir. Ketidakpastian itu bukan hanya melanda Indonesia, tapi juga dunia. “Pada saat bersamaan, Covid-19 merontokkan kapitalisme dan sosialisme di dunia, sehingga konsep globalisasi harus dikaji ulang,” ulas Bang Sem. Apalagi Covid-19 juga mengubah bonus demografi dunia menjadi petaka demokrasi.

Jadi, tantangan buat Betawi, Indonesia, dan masyarakat internasional ke depan adalah bagaimana melindungi biosfir masing-masing dari kompleksitas masalah yang disebabkan pandemi. “Nano monster itu hanya bisa dikalahkan dengan nano teknologi,” Bang Sem menambahkan. Untuk itu, dunia harus bersatu.

Tentang Betawi, Bang Sem menilai ada persoalan eksistensi yang selama ini berjalan secara alami, secara tidak langsung “merugikan” orang Betawi. Yakni kecenderungan orang Betawi untuk menikah dengan pasangan dari suku lain. Hal ini terungkap dalam sejumlah penelitian. “Banyak anak mereka kemudian enggak mau lagi ngaku sebagai orang Betawi,” ujarnya sambil terkekeh.

Syamsudin Ch. Haesy menilai orang Betawi mesti menilik kembali kearifan dan kecerdasan lokal yang diajarkan tetua mereka, para engkong dan kumpi. “Cuci tangan di padasan yang dulu dilakukan engkong dan kumpi kita, di masa pandemi ini jadi sesuatu yang wajib dilakukan,” bilang Bang Sem. Demikian juga dalam politik, Bang Sem mengajak untuk belajar dari role model politisinya orang Betawi pada sosok-sosok seperti M.H Thamrin, Ridwan Saidi, hingga Mahbub Djunaidi.

Bang Sem setuju Gerbang Betawi mendirikan semacam sekolah demokrasi agar orang Betawi memiliki bekal dalam mengisi posisi-posisi penting di legislatif dan eksekutif. Juga sekolah bisnis untuk menciptakan para intelektual berkompetensi tinggi. Namun dia mengingatkan, semua itu tidak boleh lepas dari tarikan napas orang Betawi yang dalam kesehariannya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya.

“Jadi yang harus dimiliki orang Betawi ke depan adalah kemampuan membaca perubahan. Modalnya sudah diajarkan oleh para kumpi. Ilmu menjadi cahaya, sementara transformasi dilakukan dengan ghiroh dan gairah. Kuatkan pendidikan, akses pada modal, akses politik, dan yang terpenting harus sehat,” Bang Sem menutup materinya. (*)