Intime – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9).
Dalam APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 3.435,1 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan pembiayaan anggaran sekitar Rp 671,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN 2027 akan tetap ekspansif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan tersebut tetap dilakukan dengan mempertahankan kredibilitas dan keberlanjutan fiskal.
“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya. Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif terarah dan terukur, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” kata Suahasil.
Menurut dia, APBN 2027 diarahkan untuk mendukung sejumlah Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Pemerintah menetapkan delapan klaster prioritas, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Program pendukung juga mencakup pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Pemerintah mengalokasikan Rp 824 triliun untuk sektor pendidikan. Kemudian anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 539,7 triliun dan ketahanan pangan Rp 195,3 triliun.
Suahasil mengatakan anggaran tersebut bukan sekadar angka dalam postur APBN. Menurutnya, terdapat tanggung jawab pemerintah untuk memastikan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menyepakati sejumlah asumsi makro APBN 2027, termasuk target pertumbuhan ekonomi 6 persen dan inflasi 2,5 persen.
Pemerintah berharap APBN 2027 dapat menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
