Intime – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai tekanan fiskal Indonesia kian berat seiring defisit APBN yang melebar, belanja yang lebih cepat dari pendapatan, serta utang yang terus meningkat mendekati Rp10.000 triliun.
“Fiskal Indonesia juga mulai menunjukkan beban yang tidak ringan,” ujar Achmad dalam keterangannya kepada intime, Rabu (20/5).
Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir April 2026, APBN mengalami defisit Rp164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap PDB. Pendapatan negara baru mencapai Rp918,4 triliun (29,1 persen dari target Rp3.153,6 triliun), sementara belanja negara sudah mencapai Rp1.082,8 triliun.
Achmad menilai kondisi awal tahun sudah menunjukkan tekanan yang sama. Pada Januari 2026, pendapatan negara tumbuh 9,5 persen menjadi Rp172,7 triliun, namun defisit sudah mencapai Rp54,6 triliun dengan keseimbangan primer minus Rp4,2 triliun.
“Ini menunjukkan sejak awal tahun tekanan belanja berjalan lebih cepat daripada ruang fiskal yang benar-benar sehat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti posisi utang pemerintah yang terus meningkat. Per akhir Maret 2026, utang tercatat sekitar Rp9.920 triliun dengan rasio 40,75 persen terhadap PDB.
“Angka rasio ini memang masih di bawah batas legal 60 persen, tetapi debat fiskal tidak boleh berhenti pada batas legal,” kata Achmad.
Menurutnya, yang lebih penting adalah kualitas penggunaan utang, apakah benar menghasilkan produktivitas baru atau hanya menutup belanja jangka pendek.
“Jika utang dipakai untuk menutup belanja yang konsumtif atau program besar yang multiplier-nya tidak jelas, maka utang berubah dari alat pembangunan menjadi borgol fiskal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keseimbangan primer yang masih negatif sebagai tanda ketergantungan pada utang.
“Ini seperti keluarga yang mengambil pinjaman baru bukan untuk membuka usaha, tetapi untuk membayar cicilan dan biaya hidup rutin,” kata Achmad.
Selain itu, ia mengingatkan risiko ketergantungan pada sektor sumber daya alam (SDA) yang belum menghasilkan nilai tambah optimal.
“Indonesia tidak bisa puas menjadi pemasok nikel, batu bara, sawit, atau mineral lain bila rantai nilai tertinggi tetap dikuasai negara lain,” tegasnya.
Achmad menilai tanpa penguasaan teknologi, riset, paten, dan pasar akhir, Indonesia hanya akan berhenti sebagai pemasok komoditas.
“Bahaya fiskal ugal-ugalan adalah ia menciptakan ilusi kemampuan,” ujarnya.
Ia menutup dengan peringatan bahwa disiplin fiskal adalah kunci arah pembangunan.
“Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah arah. Indonesia maju bukan proyek slogan, melainkan proyek disiplin,” pungkasnya.
