Intime – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Koordinator Komisi D, Wibi Andrino, memimpin rapat koordinasi lintas instansi untuk mempercepat proyek pelebaran dan penataan Jalan Ciledug Raya, segmen Universitas Budi Luhur hingga Ulujami, Rabu (6/5) di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Rapat ini merupakan respons cepat atas aspirasi warga Petukangan Utara dan Petukangan Selatan yang selama ini menghadapi kemacetan parah di kawasan tersebut.
Wibi Andrino menegaskan pentingnya percepatan proyek karena dampaknya sudah dirasakan luas oleh masyarakat. “Kondisi Jalan Ciledug Raya sudah sangat mendesak. Ini bukan hanya soal kemacetan, tapi juga menyangkut keselamatan warga dan kelancaran aktivitas ekonomi. Kita sepakat proyek ini harus segera dijalankan, tidak bisa ditunda lagi,” tegas Wibi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/5).
Seluruh pihak dalam rapat sepakat bahwa proyek harus segera dijalankan. Kondisi Jalan Ciledug Raya dinilai sudah berdampak serius terhadap mobilitas warga, keselamatan pengguna jalan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
Rapat dihadiri jajaran Pemprov DKI Jakarta, antara lain Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Bappeda, Wali Kota Jakarta Selatan, Camat Pesanggrahan, para lurah, serta perwakilan warga dan RW setempat.
Dinas Bina Marga menjelaskan bahwa penataan akan dilakukan secara terintegrasi, mencakup pelebaran badan jalan, perbaikan drainase, penataan trotoar, serta penyesuaian kawasan halte TransJakarta.
Total ruas yang akan ditata mencapai sekitar 1,9 kilometer, dengan tahap awal prioritas sepanjang ±280 meter. Pemerintah menargetkan penetapan lokasi (Penlok/Perlok) rampung pada akhir 2026 dan konstruksi dimulai pada 2027.
Dalam rapat diakui, Jalan Ciledug Raya kini menjadi salah satu titik kemacetan terparah di Jakarta Selatan. Warga bahkan menjulukinya sebagai “jalur neraka” karena antrean kendaraan yang terjadi hampir setiap hari.
Menanggapi keluhan tersebut, Wibi memastikan DPRD akan terus mengawal proses hingga tahap konstruksi. “Kami tidak ingin ini berhenti di rapat saja. DPRD akan kawal sampai eksekusi di lapangan berjalan sesuai rencana dan tepat waktu,” ujarnya.
Tak hanya macet, warga juga mengeluhkan tingginya risiko kecelakaan, sulitnya akses kendaraan darurat, antrean halte yang memakan badan jalan, hingga menurunnya aktivitas usaha di sepanjang koridor tersebut.
Langkah cepat yang dipimpin Wibi Andrino dinilai sebagai respons konkret terhadap keluhan warga. Rapat lintas instansi ini bahkan berhasil digelar hanya sehari setelah surat aspirasi masyarakat diterima DPRD.
Sebelumnya, Forum Musyawarah Tokoh Masyarakat Petukangan Utara dan Petukangan Selatan mengirimkan proposal resmi terkait percepatan pelebaran Jalan Ciledug Raya, menyusul penyempitan jalan dan kemacetan kronis sejak pembangunan jalur layang TransJakarta.
