Intime – Tragedi meninggalnya lima peserta Latihan Dasar Militer (Latsarmil) program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) memicu gelombang protes dari kalangan mahasiswa. Aliansi Cipayung DKI Jakarta menggelar demonstrasi di depan Kementerian Koperasi dan Istana Negara, Senin (29/6), dengan membawa tuntutan agar Program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih dihentikan.
Aliansi yang terdiri atas DPD GMNI Jakarta, PMII DKI Jakarta, dan HMI Badko Jakarta menilai insiden tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program yang melibatkan warga sipil.
Koordinator aksi Dendy mengatakan kematian lima peserta tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa. Menurutnya, negara harus bertanggung jawab atas pelaksanaan latihan yang berujung hilangnya nyawa warga.
“Nyawa rakyat tidak boleh dikorbankan demi syahwat militerisme dan kepentingan oligarki,” tegas Dendy saat berorasi.
Dalam aksinya, massa membawa lima tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah membubarkan Program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih di seluruh Indonesia, menghentikan militerisasi ruang sipil, serta menolak pembentukan batalion teritorial.
Aliansi juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Koperasi. Tak hanya itu, mereka meminta evaluasi terhadap direksi dan komisaris PT Agrinas yang dinilai banyak diisi purnawirawan TNI.
Menurut Dendy, koperasi seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat sebagaimana dicita-citakan Bung Hatta, bukan dikaitkan dengan pendekatan militer.
Massa juga menilai keterlibatan unsur pertahanan dalam program ekonomi sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil.
Dalam orasinya, Aliansi Cipayung mengutip Sumpah Pemuda, Pancasila, hingga UUD 1945 sebagai dasar kritik terhadap kebijakan tersebut. Mereka menilai negara telah lalai melindungi hak hidup warga sebagaimana dijamin Pasal 28A UUD 1945.
“Kematian warga dalam Latsarmil koperasi adalah kelalaian fatal negara,” ujar Dendy.
Di akhir aksi, massa kembali menyerukan agar TNI fokus menjalankan tugas pokok menjaga kedaulatan negara dan tidak masuk terlalu jauh ke sektor ekonomi maupun koperasi sipil.
“Kembalikan TNI ke barak untuk fokus pada pertahanan kedaulatan negara, bukan mengurusi wilayah domestik ekonomi rakyat,” serunya.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat keamanan. Hingga demonstrasi selesai, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Koperasi maupun pihak pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan Aliansi Cipayung DKI Jakarta.
