Intime – Koordinator Gerakan Bersama Buruh (Geber) BUMN Achmad Ismail atau Ais mempertanyakan penunjukan sejumlah figur baru sebagai komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usahanya. Menurut dia, proses pengangkatan pejabat strategis di perusahaan pelat merah harus mengedepankan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas kepada publik.
Sorotan tersebut mengemuka setelah Mufli Budi Ananda, yang dikenal sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad, ditunjuk sebagai Komisaris PT Krakatau Posco. Selain itu, Ginka Febriyanti Br Ginting yang dikenal sebagai mantan relawan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga dipercaya menjadi Komisaris PT Pertamina Retail.
“Secara regulatif, dimungkinkan untuk itu sepanjang memenuhi kesesuaian kompetensi dan integritas serta tak ada benturan kepentingan atas jabatan yang kelak diduduki. Apalagi untuk jabatan publik,” kata Ais kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6).
Menurut Ais, aturan memang membuka ruang bagi siapa pun untuk menduduki jabatan komisaris selama memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun, proses seleksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka karena BUMN mengelola aset negara sekaligus menjalankan fungsi pelayanan publik.
Ia menilai pengangkatan komisaris tidak boleh dilakukan secara serampangan. Sosok yang dipilih harus memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Artinya, penunjukan seseorang pada jabatan strategis tak boleh serampangan. Ada penghargaan terhadap nilai-nilai kebermanfaatannya bagi publik,” ujarnya.
Ais menambahkan, fungsi komisaris bukan sekadar jabatan formal, melainkan memiliki tanggung jawab mengawasi jalannya perusahaan agar mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memenuhi kepentingan publik.
Karena itu, menurut dia, kepercayaan yang diberikan kepada seseorang harus sejalan dengan rekam jejak, kapasitas, dan personalitas yang dimiliki.
Lebih jauh, Ais menilai masih terdapat persoalan dalam transparansi proses rekrutmen komisaris BUMN. Di satu sisi, perusahaan negara dituntut menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel. Namun, di sisi lain, mekanisme penunjukan pejabat perusahaan dinilai belum sepenuhnya mudah diukur oleh masyarakat.
“Jadi ada anomali di proses rekrutmen jika disandingkan dengan nilai-nilai tadi. Di satu sisi BUMN dituntut untuk memenuhi pertanggungjawaban terbuka bagi publik atas seluruh keputusan yang diambil, di sisi lain ada kesulitan mengukur proses rekrutmennya,” kata Ais.
Penunjukan Mufli dan Ginka sebelumnya menjadi perhatian publik karena keduanya lebih dikenal melalui aktivitas di luar sektor korporasi BUMN.
Nama Mufli dikaitkan dengan kedekatannya sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad, sedangkan Ginka dikenal sebagai Koordinator Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional (BISON), organisasi relawan pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Jabatan Ginka sebagai Komisaris PT Pertamina Retail juga tercantum dalam publikasi resmi perusahaan.
