Oleh: Usni Hasanudin (Kaukus Muda Betawi)
Jakarta sering disebut sebagai kota milik semua orang, tetapi jarang dipandang sebagai kota yang memiliki tuan rumah. Padahal, tuan rumah itu ada, yakni masyarakat Betawi. Bukan sebagai identitas yang eksklusif, melainkan sebagai kebudayaan yang sejak awal tumbuh dari keterbukaan, perjumpaan, dan kemampuan mengolah perbedaan menjadi kekuatan bersama.
Jejak keterbukaan itu telah hadir jauh sebelum kota ini bernama Batavia, apalagi Jakarta. Kawasan ini dikenal sebagai Sunda Kelapa, pelabuhan utama Kerajaan Sunda yang sejak abad ke-12 menjadi salah satu simpul perdagangan internasional di Nusantara. Kapal-kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Malaka, Jawa, Maluku, hingga berbagai wilayah Nusantara singgah di pesisir ini. Bersama arus perdagangan datang pula bahasa, agama, teknologi, seni, dan tradisi yang saling berinteraksi. Sejak awal, kawasan yang kini bernama Jakarta dibangun bukan oleh tembok-tembok kekuasaan, melainkan oleh budaya perjumpaan.
Memasuki masa kolonial, ketika VOC menguasai Jayakarta dan mendirikan Batavia pada abad ke-17, arus migrasi semakin besar. Orang Sunda, Jawa, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, Melayu, Arab, India, Tionghoa, hingga Eropa hidup berdampingan dalam ruang yang sama. Dari proses sejarah yang panjang itulah lahir masyarakat Betawi—bukan sebagai etnis yang dibangun oleh garis keturunan, melainkan sebagai identitas budaya hasil perjumpaan berbagai peradaban.
Sejarawan Mona Lohanda menjelaskan bahwa orang Betawi merupakan kelompok etnis baru yang terbentuk melalui proses pencampuran selama berabad-abad. Karena itu, wajah Betawi tidak pernah tunggal. Ia mencerminkan keberagaman Nusantara sekaligus dunia. Betawi lahir bukan dari pemurnian identitas, tetapi dari kemampuan mengolah perbedaan menjadi kebersamaan.
Latar sejarah tersebut menjadikan Jakarta sebagai ruang yang subur bagi tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Tidak mengherankan apabila Sumpah Pemuda 1928 lahir di kota ini. Meminjam pemikiran Ernest Renan, bangsa terbentuk bukan semata karena kesamaan asal-usul, melainkan karena kehendak untuk hidup dan membangun masa depan bersama.
Warisan terbesar Sunda Kelapa sesungguhnya bukan hanya pelabuhan, melainkan budaya maritim yang terbuka. Pelabuhan selalu menjadi ruang bertemunya manusia, ide, bahasa, dan peradaban. Di tempat seperti itulah toleransi tumbuh secara alamiah, karena perdagangan hanya mungkin berlangsung apabila orang-orang yang berbeda mampu saling percaya.
Nilai-nilai itu kemudian diwarisi oleh masyarakat Betawi. Bahasa Melayu pasar menjadi alat komunikasi lintas etnis. Pantun menjadi media dialog, sementara lenong berkembang sebagai ruang kritik sosial. Tradisi menyambut tamu, bermusyawarah, bergotong royong, dan berbagi makanan menunjukkan bahwa masyarakat Betawi membangun relasi sosial melalui penghormatan terhadap sesama. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, nilai-nilai tersebut justru menjadi aset yang semakin berharga.
Dalam kajian hubungan internasional, Joseph S. Nye memperkenalkan konsep soft power, yakni kemampuan memengaruhi pihak lain bukan melalui kekuatan militer atau ekonomi, melainkan melalui budaya, nilai, dan daya tarik.
Dalam perspektif itu, Betawi bukan sekadar warisan budaya, tetapi merupakan modal strategis Jakarta. Kota-kota global yang berhasil bukan hanya membangun gedung pencakar langit, melainkan juga membangun identitas budaya yang membuat dunia datang dengan sukarela. Kyoto dikenal karena tradisinya, Seoul melalui gelombang budaya Korea, dan Barcelona lewat arsitektur serta ruang publiknya. Jakarta pun membutuhkan kekuatan serupa.
Budaya Betawi setidaknya memiliki tiga modal utama. Pertama, budaya keterbukaan yang lahir dari sejarah Sunda Kelapa sebagai pelabuhan dunia. Kedua, kemampuan mengintegrasikan beragam identitas tanpa menghapus perbedaannya. Ketiga, adab yang menempatkan penghormatan kepada manusia sebagai fondasi kehidupan bersama. Ketiga modal tersebut dapat menjadi soft power Jakarta dalam membangun daya saing sebagai kota global yang tetap berakar pada jati dirinya.
Persoalannya, hingga kini Betawi masih sering diposisikan sebatas objek pelestarian. Ia hadir dalam festival, pakaian adat, pertunjukan seni, atau ornamen gedung pemerintahan. Padahal, kebudayaan tidak cukup hidup di atas panggung. Budaya harus hadir dalam kebijakan publik.
Karena itu, nilai-nilai Betawi semestinya menjadi rujukan dalam penataan ruang kota, pendidikan, diplomasi budaya, pengembangan ekonomi kreatif, penamaan ruang publik, hingga pembangunan karakter masyarakat Jakarta. Dengan demikian, budaya tidak berhenti sebagai identitas simbolik, melainkan menjadi sistem nilai yang mengarahkan pembangunan kota.
Pandangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta yang menempatkan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan Betawi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan Jakarta sebagai daerah khusus. Amanat ini tidak cukup dimaknai sebagai upaya melestarikan tradisi, tetapi harus diterjemahkan menjadi fondasi pembangunan Jakarta sebagai kota global.
Namun, soft power tidak lahir hanya karena adanya regulasi. Ia tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat. Kebudayaan hanya akan menjadi kekuatan apabila masyarakatnya meyakini bahwa nilai-nilai warisan leluhur merupakan sumber kemajuan bersama.
Karena itu, tantangan terbesar masyarakat Betawi hari ini bukan sekadar menjaga identitas, melainkan menghidupkan nilai-nilainya. Menjadi Betawi tidak cukup dimaknai sebagai identitas genealogis atau kebanggaan kultural. Menjadi Betawi berarti memikul tanggung jawab menjaga adab, memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun kemandirian ekonomi, serta melahirkan kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan zaman.
Kesadaran tersebut juga harus melampaui sekat-sekat organisasi. Lembaga Kebudayaan Betawi, Forum Betawi Rempug, Forkabi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan Betawi lainnya memiliki sejarah, basis sosial, serta kontribusinya masing-masing. Perbedaan itu merupakan kekayaan sosial yang semestinya menjadi energi kolaborasi, bukan kompetisi.
Dengan semangat yang sama, organisasi-organisasi Betawi perlu bergerak dari politik pengakuan menuju politik gagasan. Energi kolektif harus diarahkan untuk memperkuat pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun ekonomi masyarakat, mengembangkan riset kebudayaan, melahirkan intelektual dan pemimpin muda, serta memperluas jejaring nasional maupun internasional. Peradaban tidak dibangun oleh organisasi yang sibuk mempertahankan pengaruhnya sendiri, melainkan oleh organisasi yang mampu melahirkan pemikiran, membangun kolaborasi, dan bekerja melampaui kepentingan kelompok.
Apabila transformasi itu terwujud, organisasi-organisasi Betawi tidak lagi dipandang sekadar sebagai kelompok kepentingan, melainkan sebagai ekosistem sosial yang menghasilkan gagasan, kepemimpinan, inovasi, dan diplomasi budaya. Dari sanalah soft power Betawi memperoleh sumber energinya.
Menjelang lima abad usianya, Jakarta mengusung tema “Jakarta Kota Global dan Berbudaya.” Tema tersebut hanya akan bermakna apabila budaya benar-benar ditempatkan sebagai fondasi pembangunan, bukan sekadar pelengkap seremoni.
Sebagaimana dahulu Sunda Kelapa menjadi pelabuhan yang mempertemukan bangsa-bangsa, Jakarta hari ini harus menjadi pelabuhan gagasan, inovasi, investasi, dan kebudayaan dunia. Menjadi kota global tidak berarti kehilangan akar. Sebaliknya, kota global adalah kota yang mampu menjadikan identitas lokal sebagai kekuatan yang dihormati dunia.
Karena itu, Betawi harus tampil sebagai soft power Jakarta—bukan budaya yang mendominasi budaya lain, melainkan budaya yang menjadi titik temu seluruh keberagaman.
Atas dasar itulah, Betawi layak dipandang sebagai salah satu poros peradaban Nusantara, bukan karena merasa paling tua atau paling unggul, melainkan karena sejarah telah membuktikan kemampuannya mengelola keberagaman tanpa menyeragamkan.
Pada akhirnya, potensi tersebut hanya akan menjadi kenyataan apabila empat kekuatan berjalan beriringan: sejarah yang dipahami sebagai identitas, budaya yang dikembangkan sebagai soft power, masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif, dan negara yang menghadirkan kebijakan yang berpihak pada penguatan kebudayaan.
Ketika keempat unsur itu bertemu, Jakarta tidak hanya dikenal sebagai pusat ekonomi nasional, tetapi juga sebagai pusat peradaban yang menawarkan cara hidup bersama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.
Dengan semangat itu, lima abad Jakarta semestinya menjadi momentum menghidupkan kembali warisan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan peradaban—sebuah kota yang membangun pengaruh bukan melalui dominasi, melainkan melalui kebudayaan. Di situlah Betawi menemukan peran sejarahnya: bukan sekadar menjadi tuan rumah Jakarta, tetapi juga menjadi soft power Indonesia dalam menyapa dunia.
