“Ketika tim saya meminta hasil dari TPS, misalnya, mereka minta Rp25 juta. Alasan untuk foto kopi. Kita minta PDF-nya. Ini realita,” tutur Junimart.
Integritas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup mengkhawatirkan. Pangkalnya, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 para penyelenggara diduga asik dengan permainan money politik (politik uang).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut, bahwa 70 persen Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah tidak bisa bekerja.
Ia pun bingung, bagaimana proses penerimaan anggota KPU tersebut. Sebabnya, Komisioner KPU tersebut tidak memiliki integritas.
“Saya tidak tahu bagaimana cara rekrutmen KPU di daerah itu. Saya nyatakan hampir 70 persen komisioner KPU tidak layak pakai. Kenapa? Tidak punya integritas. Mereka hanya cari kerja, bukan untuk kerja,” ucap Junimart saat RDP bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).
Lantas, Junimart menyimpulkan, anggota rekrutmen KPU gagal total. Maka itu, perlu adanya evaluasi secara menyeluruh di tubuh KPU.
Ia berpandangan, para komisioner itu hanya mencari kerja, sehingga berujung pada transaksional. Ia mencontohkan ada komisioner KPU yang tak mampu bekerja sama satu dengan yang lainnya.
“Saya bisa buktikan transaksional. Yang lebih parah, Pak, sesama komisioner di salah satu kabupaten/kota tidak bisa kerja sama. Contoh, saya telepon salah satu anggota KPU di dapil saya, ‘tolong saya diberikan C1’. Apa jawaban dia, Pak. Di tangan Pak Ketua, saya minta tidak boleh. Ada apa? Ada apa, Pak? Kok bisa?” cetus Junimart.
Politikus PDI Perjuangan ini berujar, transaksional tak hanya dilakukan di level komisioner, tetapi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) turut berperilaku serupa.
“Ketika tim saya meminta hasil dari TPS, misalnya, mereka minta Rp 25 juta. Alasan untuk foto kopi. Kita minta PDF-nya. Ini realita,” tuturnya.
