Intime – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pelemahan rupiah yang disebut tidak terlalu berdampak bagi masyarakat desa karena tidak menggunakan dolar AS secara langsung.
Bhima menilai pandangan tersebut berbahaya karena menyederhanakan dampak nyata depresiasi rupiah terhadap kehidupan rakyat kecil. Ia bahkan menyebut Prabowo perlu mendapat pemahaman dasar soal ekonomi.
“Itu Prabowo kayaknya perlu dibriefing soal ekonomi 101, pendahuluan ekonomi,” kata Bhima, Sabtu (16/5).
Menurut Bhima, pelemahan rupiah yang sempat menyentuh Rp17.600 per dolar AS bukan sekadar angka di pasar keuangan. Dampaknya, kata dia, akan merembet langsung ke biaya hidup masyarakat, termasuk warga pedesaan.
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini jauh lebih bergantung pada rantai ekonomi global dibanding era krisis 1998. Akibatnya, gejolak kurs dan krisis energi dunia akan lebih cepat memukul harga kebutuhan sehari-hari.
“Sekarang semua terasa tertahan karena subsidi BBM dan LPG belum naik. Tapi kalau tekanan rupiah terus terjadi, itu tidak akan cukup,” ujarnya.
Bhima mengingatkan, masyarakat desa tetap menggunakan barang-barang yang terhubung dengan impor. Mulai dari handphone, kendaraan bermotor, alat elektronik, hingga pupuk pertanian akan terdampak jika rupiah terus melemah.
“Emangnya orang desa nggak pakai barang impor? Handphone, motor, elektronik, mesin cuci, semuanya kena dampak. Pupuk di sentra pertanian juga akan naik kalau rupiah terus melemah,” tegasnya.
Ia menilai efek paling berbahaya akan terasa pada sektor energi dan pangan. Menurutnya, pelemahan rupiah bisa memicu lonjakan harga LPG, pupuk, hingga kebutuhan pokok yang akhirnya menekan daya beli masyarakat bawah.
“Maka transmisi dari krisis energi global dan pelemahan rupiah ini efeknya mematikan bagi LPG dan harga kebutuhan pokok,” ujar Bhima.
Bhima juga membandingkan kondisi saat ini dengan krisis 1998. Jika dulu masyarakat masih bisa beralih ke kayu bakar saat harga minyak tanah naik, kini pilihan alternatif semakin terbatas karena ketergantungan masyarakat terhadap energi dan produk berbasis impor makin tinggi.
Karena itu, ia menilai anggapan bahwa masyarakat desa tidak terdampak gejolak dolar merupakan kekeliruan besar yang berpotensi menyesatkan publik.
