Intime – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap kepala daerah di Jawa Tengah melalui operasi tangkap tangan (OTT). Terbaru, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo diamankan pada Kamis (15/10).
Hamenang menambah daftar bupati di Jawa Tengah yang terseret operasi penindakan KPK sepanjang 2026. Perkara yang menjerat para kepala daerah tersebut beragam, mulai dari dugaan pemerasan, pengadaan barang dan jasa, hingga dugaan pemberian uang terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, perkara yang menjerat Hamenang diduga berkaitan dengan penerimaan uang oleh penyelenggara negara dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah (OPD).
“Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah,” kata Budi.
KPK juga mendalami dugaan pemberian uang oleh bupati kepada oknum BPK yang berkaitan dengan audit di Pemerintah Kabupaten Klaten.
Berikut daftar enam bupati di Jawa Tengah yang disebut terjaring OTT KPK sepanjang 2026.
1. Bupati Pati Sudewo
Sudewo menjadi salah satu kepala daerah di Jawa Tengah yang lebih dahulu diamankan KPK pada 2026. Perkara yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
KPK menduga terdapat permintaan uang kepada calon perangkat desa. Sudewo juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
2. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
Pada Maret 2026, KPK menangkap Fadia Arafiq dalam OTT terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan tenaga alih daya atau outsourcing di sejumlah dinas Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
KPK menduga proses pengadaan dikondisikan untuk memenangkan perusahaan tertentu. Fadia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut
3. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
KPK juga menangkap Syamsul Auliya Rachman pada Maret 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah untuk mengumpulkan uang yang disebut akan digunakan sebagai THR.
KPK menetapkan Syamsul sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Penyidik turut mendalami tujuan pengumpulan uang serta rencana penyalurannya.
4. Bupati Sukoharjo Etik Suryani
Pada Juli 2026, giliran Etik Suryani yang diamankan KPK. Operasi berlangsung di wilayah Soloraya, Jawa Tengah, dan berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Etik sempat diperiksa di Mapolresta Solo sebelum dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
5. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro
Penindakan berikutnya disebut menyasar Anom Widiyantoro pada Juli 2026. Dalam perkara ini, penyidik mendalami dua klaster dugaan pemerasan.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Sementara klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan terhadap Anom yang diduga melibatkan Setya Budi Dias Oktavianto dan ayahnya, Lilik Budi Suprianto.
Setya disebut sebagai anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK. Ia diduga membocorkan informasi mengenai proses administrasi penanganan perkara kepada Lilik. Informasi tersebut diduga dimanfaatkan untuk meminta uang kepada Anom dengan menjanjikan bantuan pengurusan perkara di KPK.
6. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo
KPK mengamankan Hamenang pada Kamis (15/10). Penyidik mendalami dugaan penerimaan uang terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain dari OPD.
KPK turut menyelidiki dugaan pemberian uang kepada oknum BPK terkait audit pemerintah daerah. Perkara ini masih dalam penanganan penyidik berdasarkan bukti dan keterangan pihak-pihak yang diperiksa.
Selain menangani perkara yang menjerat para bupati, KPK juga pernah melakukan OTT terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dalam perkara dugaan jual beli kursi mahasiswa baru. Kasus tersebut merupakan perkara terpisah dan tidak termasuk dalam daftar enam bupati.
