Intime – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi terhadap dampak fenomena El Nino yang berpotensi memperparah kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia.
Selain menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian, pemerintah juga mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meningkat seiring kondisi cuaca kering.
Melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU), penanganan darurat telah dilakukan di 2.200 lokasi yang terdampak kekeringan di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.760 lokasi telah rampung ditangani, sedangkan 440 lokasi lainnya masih dalam proses.
Intervensi tersebut mencakup tiga sektor utama, yakni pemenuhan kebutuhan air masyarakat, penyelamatan lahan pertanian, serta dukungan terhadap pengendalian karhutla.
Hasilnya, penanganan yang dilakukan telah membantu menjaga sawah seluas 53.052 hektare, menyalurkan lebih dari 14,1 juta liter air bersih kepada 857.725 jiwa, sekaligus mendukung pemadaman di 283 titik api.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, ketersediaan air menjadi salah satu fondasi penting dalam menghadapi tantangan pembangunan di tengah perubahan kondisi lingkungan dan ketidakpastian global.
“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Dody, ditulis Rabu (9/9).
Menjaga Sawah Tetap Mendapat Air
Di sektor pertanian, pemerintah mengarahkan penanganan pada upaya mempertahankan pasokan air ke lahan sawah yang terancam terdampak kekeringan. Total area yang mendapat dukungan mencapai 53.052 hektare.
Berbagai metode diterapkan menyesuaikan kondisi lapangan. Di 104 lokasi, air dipompa dari sungai untuk dialirkan ke area persawahan. Pemerintah juga melakukan normalisasi saluran irigasi utama dan sekunder di 21 lokasi serta membangun saluran darurat di tiga lokasi.
Langkah lain turut dilakukan, mulai dari pemasangan sandbag, pengaturan pola giliran distribusi air, optimalisasi saluran yang tersedia, hingga pemasangan pipa di 112 lokasi. Kombinasi langkah tersebut ditujukan untuk memastikan air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal ketika debit sumber air menurun.
Air Bersih untuk Ratusan Ribu Warga
Kekeringan juga memberikan tekanan langsung terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di kawasan permukiman. Karena itu, Kementerian PU melakukan penanganan di 1.677 lokasi permukiman yang terdampak.
Sebagian besar penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih yang menjangkau 1.629 lokasi. Selain itu, pemerintah memanfaatkan atau membangun sumur bor di sembilan lokasi dan melakukan bentuk penanganan lain di 39 lokasi.
Secara keseluruhan, layanan tersebut telah menjangkau 857.725 jiwa dengan volume air bersih yang didistribusikan mencapai 14.109.231 liter.
Besarnya cakupan layanan menunjukkan bahwa persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan produktivitas pertanian, tetapi juga menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat sehari-hari.
Dukungan Pengendalian Karhutla
Kondisi kering juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Kementerian PU turut mengerahkan penanganan di 283 lokasi karhutla melalui kegiatan pemadaman titik api.
Dari jumlah tersebut, 263 lokasi telah selesai ditangani, sementara 20 lokasi masih dalam proses penanganan. Dukungan ini menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap efek berantai kondisi kering yang tidak hanya mengurangi ketersediaan air, tetapi juga meningkatkan potensi kebakaran di sejumlah kawasan.
Jawa Menjadi Wilayah dengan Penanganan Terbesar
Penanganan kekeringan dilakukan secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Pulau Jawa mencatat cakupan terbesar dengan 1.291 lokasi, disusul Kalimantan 412 lokasi, Sulawesi 199 lokasi, Sumatera 124 lokasi, Bali dan Nusa Tenggara 99 lokasi, Maluku 50 lokasi, serta Papua 25 lokasi.
Di Jawa, penanganan antara lain mencakup penyediaan air bersih bagi 694.147 jiwa dan dukungan terhadap ketersediaan air untuk 28.582 hektare sawah.
Sebaran tersebut menggambarkan luasnya tantangan kekeringan yang harus dihadapi pemerintah, sekaligus kebutuhan untuk menyesuaikan penanganan dengan karakteristik sumber daya air dan kondisi infrastruktur di masing-masing daerah.
Ke depan, Kementerian PU akan terus memantau perkembangan ketersediaan air, terutama di wilayah yang masih mengalami kekeringan. Koordinasi dengan unit pelaksana teknis di daerah akan diperkuat dengan mengoptimalkan sumber daya air dan infrastruktur yang tersedia.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berupaya menjaga agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mempertahankan produktivitas pertanian selama periode kekeringan berlangsung.
