Intime – Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi menolak mundur dari jabatannya menyusul temuan klaster kamar mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.
Mashudi menyatakan masih sanggup menjalankan tugasnya. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, sebelumnya meminta Mashudi bertanggung jawab atas pengawasan dan penataan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Yanuar menegaskan, petugas yang terbukti terlibat dalam pelanggaran harus dikenai sanksi tegas. Sanksi tersebut, menurut dia, tidak cukup berupa penonaktifan, tetapi dapat berupa pemberhentian apabila pelanggaran terbukti.
Ia juga meminta dugaan tindak pidana, seperti suap dan pemerasan terhadap warga binaan, diproses sesuai hukum.
“Ini Pak Dirjen masih sanggup enggak, Pak, ngurus ini nih, Pak?” tanya Yanuar.
“Masih,” jawab Mashudi.
Yanuar kemudian menyatakan Mashudi sebaiknya mengundurkan diri jika tidak sanggup membenahi persoalan di lingkungan pemasyarakatan.
Dalam rapat itu, Yanuar turut menyoroti promosi jabatan terhadap Yosep, yang kini menjabat Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik di Lapas Cibinong.
Yanuar menyebut Yosep sebelumnya bertugas sebagai Kepala Satuan Pengamanan Rutan Narkoba Salemba. Saat Yosep bertugas di sana, tujuh narapidana narkoba dilaporkan kabur pada November 2024.
Yosep membenarkan informasi tersebut ketika ditanya Yanuar.
Menurut Yanuar, riwayat itu perlu menjadi bahan evaluasi dalam proses rotasi dan mutasi petugas. Ia mengingatkan agar promosi jabatan mempertimbangkan rekam jejak dan penerapan prinsip penghargaan serta sanksi.
Yanuar juga meminta rotasi tidak dijadikan sarana konsolidasi atau menutupi kesalahan.
Temuan kamar mewah di Lapas Cibinong sebelumnya menjadi sorotan setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak. Fasilitas yang ditemukan antara lain ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, dan kulkas.
Yanuar meminta Mashudi menuntaskan persoalan tersebut serta memastikan pengawasan dan mutasi pegawai berjalan secara transparan
