Intime – Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, menilai jalur kereta rel listrik (KRL) dan kereta api jarak jauh (KAJJ) sudah seharusnya dipisah demi meminimalisasi risiko kecelakaan.
Menurut Djoko, percepatan pembangunan double-double track atau rel empat jalur menjadi kebutuhan mendesak, terutama di lintasan Manggarai–Cikarang yang merupakan jalur vital keluar-masuk Jakarta.
“Pemikiran ini sudah ada sejak 20 tahun lalu, tapi realisasinya lambat. Rel empat jalur harus segera diselesaikan agar perjalanan jauh lebih aman,” kata Djoko dalam podcast EdShareOn yang tayang pada, Rabu (6/5).
Saat ini, rel empat jalur baru tersedia dari Stasiun Manggarai hingga Bekasi. Sementara lintasan Bekasi–Cikarang masih menggunakan dua jalur.
“Masih kurang sekitar 16 kilometer dari Bekasi ke Cikarang, bahkan idealnya diteruskan sampai Cikampek,” ujarnya.
Urgensi proyek ini kembali mengemuka setelah kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026. Insiden tersebut menyebabkan 91 orang luka-luka dan 16 orang meninggal dunia.
Dalam kejadian itu, KA Argo Bromo Anggrek menabrak gerbong perempuan KRL yang tengah berhenti setelah sebelumnya terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang antara Commuter Line rute Cikarang–Bekasi dengan taksi listrik.
Djoko menilai akar persoalan bukan semata kecelakaan kereta api, melainkan berawal dari kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang.
“Tahun ini sudah ada sekitar 20 insiden serupa. Namun kejadian 27 April berkembang menjadi kecelakaan kereta api berskala besar,” katanya.
Meski begitu, MTI belum menarik kesimpulan akhir dan masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
“Kereta dengan kecepatan tinggi butuh jarak pengereman panjang, sekitar satu kilometer. Saya yakin masinis sudah mengerem, tapi jaraknya tidak cukup. Karena itu rel empat jalur sangat penting,” ujar Djoko.
Ia menambahkan, tren kecelakaan kereta api sebenarnya terus menurun sejak transformasi PT Kereta Api Indonesia pada era kepemimpinan Ignasius Jonan periode 2009–2013.
Menurutnya, modernisasi infrastruktur seperti pembangunan jalur ganda terbukti meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Kecelakaan besar terakhir sebelum insiden Bekasi Timur terjadi pada 2010 di Petarukan dengan 34 korban meninggal dunia.
Namun demikian, Djoko menyebut penyelesaian rel empat jalur dan penataan perlintasan kereta masih terkendala anggaran.
“Pemerintah boleh melakukan efisiensi, tapi jangan memangkas anggaran yang menyangkut keselamatan warga,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya anggaran pemeliharaan perlintasan dan rambu-rambu kereta api.
“Perlintasan harus punya rambu dan sistem pengamanan yang memadai. Sekarang anggaran pemeliharaannya minim,” katanya.
Selain pembangunan infrastruktur, MTI juga menekankan pentingnya edukasi dan penegakan hukum bagi pelanggar di perlintasan sebidang.
“Sudah ada palang pintu saja masih diterobos, apalagi kalau tidak dijaga,” ujar Djoko.
Menurut dia, edukasi masyarakat harus berjalan beriringan dengan pembangunan rel empat jalur seperti yang diterapkan di Inggris dan Amerika Serikat, di mana jalur kereta perkotaan, kereta jarak jauh, dan kereta barang dipisahkan.
Djoko Dorong Audit Menyeluruh PT KAI
Di sisi lain, Djoko juga mendukung wacana audit menyeluruh terhadap PT Kereta Api Indonesia untuk mengetahui kondisi fundamental perusahaan.
“Audit penting untuk mendeteksi kelemahan manajerial atau kekurangan yang mungkin tidak terlihat,” ujarnya.
Menurut Djoko, meski KAI memiliki reputasi baik di mata publik dan memegang dominasi sektor perkeretaapian nasional, kondisi keuangannya tetap perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ia menyinggung potensi kerugian KAI pada tahun lalu yang diperkirakan mencapai Rp1,9–2 triliun akibat beban utang dan operasional proyek kereta cepat Whoosh.
KAI diketahui menjadi pemegang 59,53 persen saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia selaku pengelola proyek Whoosh.
“Audit akan membaca apakah tata kelola dan fundamental KAI masih berada di jalur yang benar,” kata Djoko.
Ia mengingatkan, KAI telah menjadi etalase transportasi publik nasional sehingga setiap insiden harus direspons cepat agar tidak menggerus kepercayaan masyarakat.
“Kalau ada sedikit saja insiden, sistem harus cepat mengambil keputusan,” ujarnya.
Djoko juga menilai industri perkeretaapian nasional berkembang pesat dengan hadirnya berbagai operator seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta.
Menurut dia, peluang investasi swasta di sektor transportasi rel akan semakin terbuka apabila pemerintah mempercepat reformasi regulasi dan revisi Undang-Undang Perkeretaapian.
“Agar investor berani masuk, harus ada kepastian hukum dan reformasi sektor perkeretaapian,” kata Djoko.
