Tim Pengawas (Timwas) Haji 2026 DPR mulai mewaspadai potensi krisis distribusi konsumsi hingga penumpukan jemaah pada fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Pengawasan diperketat menyusul temuan masalah katering dan kepadatan mobilisasi yang sempat terjadi pada musim haji sebelumnya.
Ketua Timwas Haji 2026 DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan fokus utama pengawasan diarahkan pada distribusi makanan dan pengaturan pergerakan jemaah agar tidak memicu kekacauan di lapangan.
“Jangan sampai terjadi lagi jemaah kelaparan seperti tahun sebelumnya,” kata Cucun di Madinah, Arab Saudi, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin (18/5).
Timwas DPR bahkan menemukan indikasi katering basi dalam pengawasan awal. Namun, vendor disebut langsung mengganti makanan sebelum dibagikan kepada jemaah.
“Mitigasi harus dilakukan sebelum makanan diterima jemaah,” ujarnya.
Selain konsumsi, DPR juga menyoroti potensi kepadatan ekstrem saat proses pemberangkatan menuju Arafah. Cucun meminta jemaah disiplin mengikuti arahan ketua rombongan agar tidak terjadi penumpukan dan antrean panjang di bawah cuaca panas.
“Jangan sampai jemaah turun duluan lalu menunggu berjam-jam di bawah,” katanya.
Fase Armuzna memang menjadi titik paling krusial dalam ibadah haji karena melibatkan jutaan jemaah dalam waktu bersamaan. Karena itu, pengawasan terhadap transportasi, konsumsi, hingga keselamatan jemaah akan diperketat selama fase tersebut berlangsung.
Di sisi lain, Timwas DPR mengapresiasi peningkatan pelayanan haji tahun ini, terutama penempatan jemaah reguler di hotel-hotel bintang lima kawasan Markaziah yang dekat dengan Masjid Nabawi.
Menurut Cucun, kebijakan itu menjadi sejarah baru pelayanan haji Indonesia dan mencerminkan arahan Prabowo Subianto agar negara hadir memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah.
“Ini baru sejarah di republik kita, jemaah reguler bisa menginap di hotel bintang lima kawasan Markaziah,” ucapnya.
