Intime – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta, PT. Food Station Tjipinang Jaya menjadi salah satu dari empat perusahaan yang diduga memasarkan beras oplosan.
Menanggapi kasus tersebut, anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo mendukung penuh proses investigasi dugaan beras oplosan tersebut.
“Ini merupakan permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh semua pihak terkait,” kata Francine di Jakarta, Selasa (15/7).
Francine menyatakan mendukung semua proses investigasi yang tengah berjalan, baik yang dilakukan oleh Bareskrim Polri maupun oleh Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta.
Kata dia, BUMD FS diduga mengoplos beras premium dengan beras biasa dan menjualnya sebagai beras premium. Selain itu, FS diduga menjual beras dengan takaran kurang dari yang dicantumkan pada kemasan.
Francine mendukung semua proses investigasi yang tengah berjalan, baik yang dilakukan oleh Bareskrim Polri maupun oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta.
Dia juga mengapresiasi Kementerian Pertanian (Kementan) yang sudah mengungkap kasus ini.
Dugaan kasus yang menimpa FS merupakan bagian dari temuan Kementerian Pertanian tentang adanya 212 dari 268 merek beras di Indonesia yang melanggar standar mutu, berat dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Pelanggaran ini menimbulkan kerugian konsumen hingga Rp99 triliun setiap tahun.
Francine menyebutkan langkah-langkah investigasi yang tengah dilakukan sangat penting untuk mendorong praktik usaha yang baik. Hal itu juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap keluhan konsumen.
Francine mendukung penuh investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap dugaan pengoplosan beras.
Francine menyebutkan jika terbukti ada tindakan pengoplosan, hal ini sangat merugikan warga Jakarta yang telah membayar harga mahal untuk mendapatkan beras berkualitas tinggi dalam jumlah banyak.
“Alih-alih memperoleh barang sesuai dengan harganya, pembeli malah mendapatkan beras oplosan yang berkualitas rendah,” kata dia.
Francine juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bertindak tegas dalam kasus ini karena jika terbukti, pengoplosan ini menunjukkan adanya masalah besar di dalam BUMD yang seharusnya melayani warga Jakarta dengan baik.
