Intime – DPRD DKI Jakarta mempercepat pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis yang menyasar peningkatan layanan kesehatan dan perlindungan perempuan. Kedua Ranperda tersebut, yakni Ranperda Sistem Kesehatan Daerah dan Ranperda Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan, telah disetujui dalam Rapat Pimpinan Gabungan bersama jajaran eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7).
Persetujuan itu menjadi tahapan sebelum kedua Ranperda difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai bagian dari proses penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Dalam pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan Daerah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti masih terbatasnya jumlah dokter spesialis di sejumlah rumah sakit milik Pemprov DKI. Kondisi tersebut, menurutnya, menyebabkan masyarakat harus menunggu lama untuk memperoleh layanan kesehatan.
“Di beberapa rumah sakit, jumlah dokter spesialis masih terbatas sehingga waktu tunggu pasien untuk mendapatkan pelayanan cukup panjang,” ujar Wibi.
Selain itu, Wibi menilai Ranperda Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan harus mampu membangun sistem layanan yang terintegrasi. Sebab, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melibatkan banyak perangkat daerah sehingga diperlukan koordinasi yang lebih efektif.
“Perlu sistem yang mengintegrasikan seluruh layanan agar penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berjalan lebih optimal,” katanya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan Ranperda Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan disusun untuk memperkuat perlindungan bagi perempuan sekaligus mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan berbasis hak asasi manusia.
Sementara itu, Ranperda Sistem Kesehatan Daerah difokuskan pada penguatan seluruh sumber daya kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, obat dan perbekalan kesehatan, teknologi kesehatan, hingga pendanaan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
