Intime – Mantan Komisioner KPK Haryono Umar angkat bicara soal polemik penunjukan komisaris di sejumlah BUMN. Ia menilai pemerintah semestinya menerapkan fit and proper test sebelum menunjuk seseorang menjadi komisaris perusahaan pelat merah.
Pernyataan itu disampaikan Haryono merespons penunjukan Mufli Budi Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco dan Ginka Febriyanti Br Ginting, eks relawan Prabowo-Gibran, sebagai Komisaris PT Pertamina Retail.
“Harusnya ada fit and proper test. Untuk mengetahui apakah sosok-sosok tersebut bisa berkontribusi buat perusahaan,” kata Haryono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6).
Menurut Haryono, proses uji kelayakan penting dilakukan untuk mengukur apakah calon komisaris memahami misi perusahaan sekaligus memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang akan diemban.
“Diarahkan pada misi perusahaan dan di mana kompetensi mereka,” ujarnya.
Ia mengingatkan, tanpa seleksi yang ketat, jabatan komisaris berpotensi diisi oleh orang yang tidak memiliki kemampuan memadai. Dampaknya, BUMN justru bisa menanggung beban tambahan dan mengalami kerugian.
“Khawatirnya malah membebani BUMN sehingga akan tambah rugi,” sindirnya.
Haryono juga membandingkan proses pengisian jabatan komisaris dengan seleksi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, calon manajer koperasi bahkan harus mengikuti latihan dasar militer sebelum bertugas.
Karena itu, ia mempertanyakan mengapa pengisian jabatan komisaris BUMN tidak melalui tahapan seleksi yang terbuka dan terukur.
“Untuk calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih saja sampai latihan militer, masak BUMN langsung aja,” katanya.
Penunjukan Mufli Budi Ananda dan Ginka Febriyanti Br Ginting sebelumnya memicu sorotan publik. Banyak warganet mempertanyakan latar belakang, kompetensi, hingga mekanisme yang digunakan dalam penunjukan keduanya sebagai komisaris di perusahaan pelat merah.
Menurut Haryono, penerapan fit and proper test dapat menjadi solusi untuk memastikan jabatan komisaris diisi oleh figur yang benar-benar memiliki kapasitas, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan dan mendukung peningkatan kinerja BUMN.
