Intime — Forum Betawi Rempug (FBR) mengambil sikap tegas. Organisasi masyarakat Betawi itu menolak menempatkan perwakilannya sebagai pengurus maupun anggota Dewan Adat Lembaga Adat dan Kebudayaan (LAK) Betawi yang baru dikukuhkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Sikap tersebut bukan sekadar penolakan terhadap jabatan, tetapi penegasan FBR untuk tetap berdiri di luar struktur kelembagaan Dewan Adat dan mempertahankan independensinya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Betawi.
Pernyataan resmi itu disampaikan Sekretaris Jenderal FBR, Ustadz Daniel al-Haz, di Jakarta, Sabtu (29/8). FBR bahkan memastikan surat penolakan tersebut akan disampaikan langsung ke Balai Kota DKI Jakarta dengan pengawalan sekitar 1.000 anggota FBR.
Daniel mengatakan, keputusan tersebut telah melalui pembahasan dan pertimbangan kelembagaan. FBR menilai perjuangan menjaga marwah dan identitas Betawi tidak harus dilakukan melalui kursi dalam struktur formal Dewan Adat.
“Sikap ini bukan bentuk penolakan terhadap lembaga maupun ikhtiar pelestarian adat Betawi, melainkan pilihan kelembagaan yang berangkat dari prinsip perjuangan FBR,” ujar Daniel saat membacakan surat pernyataan organisasi.
Menurut dia, FBR tidak ingin perjuangan kebetawian diukur dari keberadaan sebuah organisasi dalam struktur atau jabatan tertentu. Bagi FBR, pengabdian kepada masyarakat harus tetap berjalan tanpa bergantung pada posisi formal.
“Bagi FBR, perjuangan menjaga marwah, identitas, dan keberlangsungan Betawi bukan untuk mencari jabatan atau kedudukan, melainkan murni sebagai bentuk tanggung jawab moral dan pengabdian bagi kepentingan masyarakat Betawi secara keseluruhan,” tegasnya.
FBR juga menilai keberadaan dalam struktur Dewan Adat bukan ukuran utama keberhasilan menjaga adat dan budaya Betawi.
“Keberhasilan menjaga eksistensi adat dan identitas Betawi tidak ditentukan oleh kedudukan formal dalam sebuah lembaga, melainkan oleh ketulusan, konsistensi, dan kerja nyata yang diberikan kepada masyarakat,” kata Daniel.
Sebelumnya, FBR telah menerima surat yang meminta organisasi tersebut menempatkan perwakilannya dalam Dewan Adat LAK Betawi. Namun, setelah melalui pembahasan internal, FBR memutuskan tidak mengirimkan wakilnya.
Keputusan itu muncul setelah Gubernur Pramono Anung mengukuhkan Dewan Adat dan Kebudayaan Betawi di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dipercaya memimpin Dewan Adat bersama sejumlah tokoh, ulama, budayawan dan sesepuh Betawi.
Pembentukan Dewan Adat tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pramono menyebut pembentukan lembaga itu bukan sekadar perubahan nomenklatur, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kebudayaan Betawi sebagai identitas Jakarta menjelang usia 500 tahun Jakarta pada 2027.
Namun, FBR memilih jalur berbeda. Organisasi tersebut menegaskan tidak bergabung dalam struktur Dewan Adat, tetapi tetap mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelestarian, pengembangan dan pemajuan kebudayaan Betawi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Daniel menegaskan, sikap FBR tidak boleh dimaknai sebagai upaya mempertentangkan organisasi Betawi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebaliknya, FBR ingin memastikan perjuangan organisasi tetap independen dan tidak terikat kepentingan struktural.
Surat tersebut selanjutnya akan diantarkan langsung ke Balai Kota DKI Jakarta dengan pengawalan sekitar 1.000 anggota FBR.
“Masing-masing perwakilan Korwil-korwil di lima wilayah dibatasi 200 orang, jadi total sekitar 1.000 orang yang akan mengantarkan surat ini,” tandas Daniel.
FBR berharap perbedaan sikap kelembagaan tersebut tidak menjadi sumber perpecahan antarelemen masyarakat Betawi. FBR justru mengajak pemerintah, tokoh adat, organisasi masyarakat dan generasi muda Betawi menempatkan kepentingan masyarakat Betawi sebagai prioritas dalam pembangunan Jakarta tanpa kehilangan identitas dan jati diri kebetawian.
