Intime – Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera mengambil sikap tegas menyikapi polemik legitimasi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Ganjar menegaskan bahwa parlemen memiliki wewenang penuh serta hak konstitusional yang dijamin undang-undang untuk menuntaskan masalah tersebut.
Ganjar mengingatkan bahwa ketidakjelasan status legitimasi kepemimpinan nasional tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus memfokuskan energi untuk menyelesaikan berbagai persoalan krusial nasional dan global.
“DPR harus segera ambil sikap, gunakan kewenangan yang diberikan konstitusi. Agar soal seperti ini segera selesai tidak berlarut-larut. Karena PR besar bangsa ini masih banyak. Soal ekonomi, soal ekologi, soal bencana sampai soal geopolitik yang harus disikapi bersama sesama anak bangsa,” ujar Ganjar saat dihubungi wartawan, Senin (9/11).
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, DPR RI menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, parlemen dibekali sejumlah instrumen konstitusional, seperti hak interpelasi, hak angket, hingga hak menyatakan pendapat.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai sengketa keabsahan dokumen dan ijazah Gibran sudah memberikan pijakan hukum yang terang benderang. Oleh karena itu, DPR diharapkan dapat memilih langkah konstitusional yang paling tepat.
“DPR bisa menimbang dan memutuskan hak konstitusi mana yang akan digunakan dalam masalah ini. Mereka sangat paham. Dan pendapat partai-partai sudah bermunculan tinggal dikomunikasikan di antara mereka. Toh dasar putusan pengadilan sudah jelas,” tutur Ganjar.
Di tengah bergulirnya pandangan dari berbagai fraksi partai politik di Senayan, Ganjar menekankan pentingnya komunikasi lintas fraksi untuk mengambil tindakan konkret. Ia mengimbau agar para wakil rakyat tidak menunda-nunda penggunaan kewenangannya demi kepastian hukum serta stabilitas tatanan kenegaraan.
“DPR punya hak konstitusi, segera gunakan!” pungkasnya.
Seperti diketahui, MA mengabulkan kasasi yang diajukan warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Gibran. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA, Jumat (30/10).
Kasasi ini diajukan oleh Subhan terkait gugatannya di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat dalam perkara ini ialah Kemendikdasmen. Berikut ini gugatannya di PTUN Jakarta:
1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
3. Memerintahkan agar Surat Keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Gugatan Subhan itu awalnya tidak diterima oleh PTUN Jakarta. Dia kemudian mengajukan banding, tapi PT TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta. Setelah itu, dia mengajukan kasasi yang hasilnya ialah gugatan dikabulkan.
Sebagai informasi, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai cawapres pada 2024.
Dalam putusan MK, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu.
