Intime – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, memberikan tanggapan resmi mengenai mengemukanya wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di DPR RI. Paloh menilai proses pemakzulan memungkinkan untuk dijalankan apabila seluruh ketentuan konstitusional telah terpenuhi demi kepentingan perbaikan bangsa.
Paloh menyampaikan bahwa langkah tersebut menjadi pilihan yang realistis jika memang tidak lagi tersedia jalan alternatif dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) mengenai sengketa keabsahan ijazah Gibran.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujar Paloh seusai menghadiri kegiatan NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11) malam.
Kendati demikian, Paloh tak menampik bahwa polemik hukum yang menjerat orang nomor dua di Indonesia itu menimbulkan keprihatinan mendalam. Ia menyebut dinamika politik yang terjadi saat ini merupakan ujian pahit bagi perjalanan bangsa Indonesia.
“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” kata Paloh menambahkan.
Paloh mengulas perjalanan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang baru menuntaskan dua tahun masa jabatan pascadiberi amanat oleh rakyat lewat Pemilu 2024. Masih tersisa masa bakti tiga tahun hingga 2029 mendatang yang harus dihadapi di tengah terpaan isu ijazah tersebut.
“Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” tegasnya.
Wacana penanganan hak menyatakan pendapat di Senayan ini meruncing pasca MA menerbitkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal serta menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah.
Sebelumnya, MK lewat Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengungkapkan tidak menemukan bukti otentik penyetaraan ijazah luar negeri Gibran yang setara SMA. Meski tak dapat mendiskualifikasi Gibran secara langsung karena batas kewenangan lembaga, MK menyerahkan tindak lanjut temuan tersebut kepada parlemen.
Kini, jajaran anggota DPR RI dilaporkan tengah berkonsolidasi menjajaki mekanisme pemakzulan Wapres.
