Intime – Partai Gerindra merespons pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan dinamika politik berlangsung lebih cepat sebelum Pemilu 2029. Gerindra menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berdiri di atas konstitusi dan mandat rakyat.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Kawendra Lukistian mengatakan tidak tepat jika masa pemerintahan Prabowo diprediksi berakhir lebih cepat hanya berdasarkan spekulasi politik.
“Pemerintahan Presiden Prabowo berdiri di atas fondasi konstitusi dan mandat rakyat yang sah! Analogi ‘Patahan Sejarah’ yang mempercepat usianya pemerintahan adalah bentuk analisis latar yang ahistoris!” kata Kawendra di Jakarta, Rabu (26/8).
Kawendra memastikan Gerindra akan tetap fokus mengawal pemerintahan Prabowo. Menurutnya, partainya akan terus mendukung Prabowo dalam menjalankan mandat yang diberikan rakyat.
“Dan kami di Gerindra fokus mengawal Presiden Prabowo bekerja keras dengan segala daya upayanya, dan pasti akan terus membersamai beliau,” ujarnya.
Dia mengatakan dukungan Gerindra terhadap Prabowo bukan baru diberikan setelah Prabowo menjadi presiden. Kawendra mengingatkan perjalanan politik Prabowo telah melalui berbagai tantangan sebelum akhirnya memenangkan Pilpres 2024.
“Bukan baru sekarang, tapi sejak dulu! Ya, sejak kalah berkali-kali dan tetap terus bangkit lagi!” ucapnya.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menegaskan Gerindra tidak akan terpengaruh oleh spekulasi mengenai masa depan pemerintahan.
“Keyakinan itu bukan tentang tahu cuaca esok, tapi tentang berdiri di tengah badai dengan jas hujan yang kau jahit sendiri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Budi Arie menjadi sorotan setelah potongan video pernyataannya dalam sebuah pertemuan bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) beredar di media sosial.
Dalam video tersebut, Budi Arie membicarakan kemungkinan terjadinya dinamika politik yang lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029. Dia menggunakan istilah “patahan sejarah” untuk menggambarkan perubahan politik yang mungkin terjadi.
Budi Arie juga mengajak peserta pertemuan untuk tidak hanya memikirkan skenario politik hingga 2029, tetapi menyiapkan alternatif apabila terjadi perubahan lebih cepat.
Pernyataan tersebut kemudian menimbulkan spekulasi mengenai arah politik nasional, termasuk masa depan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Projo telah memberikan klarifikasi terkait video tersebut. Sekretaris Jenderal DPP Projo Fredi Alex Damanik menyebut rekaman yang beredar bukan video utuh sehingga konteks pembicaraan tidak tergambarkan secara menyeluruh.
Menurut Fredi, pertemuan Budi Arie dan Jokowi merupakan silaturahmi internal bersama relawan dalam rangka momentum HUT RI. Dalam forum itu, para relawan menyampaikan berbagai pandangan mengenai kondisi kebangsaan kepada Jokowi.
