Intime – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti keberadaan Bhayangkara FC saat rapat pembahasan RUU Polri bersama sejumlah pakar di DPR. Ia menilai klub sepak bola yang identik dengan Polri itu justru bisa menjadi beban bagi institusi kepolisian.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). Menurutnya, selain isu penyalahgunaan kewenangan, persoalan netralitas juga menjadi perhatian publik dalam pembahasan RUU Polri.
“Saya mendapat banyak kritikan dari masyarakat terkait tiga klub sepak bola. Ada Garudayaksa, Bhayangkara FC, dan Adhyaksa FC,” kata Habiburokhman.
Ia kemudian menyoroti secara khusus Bhayangkara FC yang selama ini lekat dengan identitas Polri. Menurut Habiburokhman, keberadaan klub tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Polri berhadapan langsung dengan masyarakat saat bertanding melawan klub lain.
“Misalnya ketika Bhayangkara melawan Persija, seolah-olah Polri dihadapkan dengan Jakmania. Begitu juga dengan suporter klub lain di berbagai daerah,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan Polri memang kerap dilibatkan dalam berbagai tugas di luar fungsi utamanya, seperti membantu penanganan pandemi COVID-19 hingga program ketahanan pangan. Namun, menurut dia, mengelola klub sepak bola profesional merupakan hal yang berbeda.
“Kalau bantu penanganan COVID atau tanam jagung saya kira tidak masalah. Tapi kalau ikut mendirikan klub sepak bola yang punya basis suporter sendiri, apakah itu pas?” katanya.
Habiburokhman menilai keberadaan Bhayangkara FC justru dapat menjadi tambahan beban bagi institusi kepolisian yang saat ini sudah memiliki banyak tugas.
“Kasihan sekali kawan-kawan di Polri. Tugasnya sudah banyak, ditambah lagi tugas-tugas baru dari pemerintah. Masa masih mau ngurus bola lagi?” ujarnya.
Ia mengusulkan agar Polri lebih fokus pada pembinaan sepak bola melalui akademi atau pengembangan usia muda. Menurutnya, langkah tersebut akan lebih bermanfaat dibanding mengelola klub profesional yang berkompetisi dan berpotensi menimbulkan gesekan dengan kelompok suporter.
“Kalau mau membantu pembinaan sepak bola, bikin akademi saja. Itu lebih produktif dan tidak menimbulkan persepsi yang kurang baik di masyarakat,” tutup Habiburokhman.
