Intime — Gibran Rakabuming Raka disebut telah resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya akan segera memproses surat tersebut.
Muzani menyebut MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak surat diterima untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran. Dalam periode yang sama, MPR juga akan menunjuk wakil presiden baru untuk menggantikan Gibran.
Apabila pemberhentian Gibran telah ditetapkan secara hormat, ia berhak mendapatkan uang pensiun dan sejumlah fasilitas dari negara. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 Ayat (1), disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran pensiun pokoknya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2).
Tak hanya uang pensiun, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pensiun bagi pegawai negeri.
Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Selain itu, biaya perawatan kesehatan mantan wakil presiden beserta keluarganya turut menjadi tanggungan negara.
Fasilitas lain tercantum dalam Pasal 8 UU tersebut. Bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat masing-masing mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Mereka juga disediakan kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudi.
Dalam penjelasan pasal tersebut, rumah diberikan untuk menunjang kehidupan mantan presiden dan wakil presiden setelah tidak lagi menjabat. Perlengkapan rumah hanya disediakan satu kali bersamaan dengan penyerahan rumah. Sementara, pemeliharaan rumah menjadi tanggung jawab mantan pejabat yang bersangkutan.
Adapun kendaraan negara disediakan untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan karena kedudukan mereka sebelumnya sebagai presiden dan wakil presiden. Biaya perawatan kendaraan serta gaji pengemudi tetap ditanggung negara.
Mengenai waktu pembayaran, Pasal 9 mengatur bahwa pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya kesehatan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebut fasilitas tersebut merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian selama menjalankan tugas sebagai presiden maupun wakil presiden.
