Intime – Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, menilai pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi semakin melemah di tengah dinamika politik nasional pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Erizal, perubahan tersebut tidak hanya terlihat dalam hubungan dengan partai politik, tetapi juga pada birokrasi, Polri, TNI, hingga kelompok oligarki.
Ia menilai Prabowo kini menghadapi tantangan untuk membatasi pengaruh oligarki yang selama ini dinilai memiliki kekuatan besar dalam berbagai sektor.
“Oligarki agaknya lawan Presiden Prabowo Subianto yang paling hakiki saat ini. Tentu saja bukan semua oligarki, tapi oligarki hitam yang selama ini sudah mengangkangi banyak hal di negeri ini,” kata Erizal, dikutip Senin (19/10).
Erizal mengatakan, Jokowi mungkin tidak memperkirakan Prabowo akan mengambil langkah yang dinilainya berani dalam menghadapi kelompok oligarki. Ia juga menyoroti kemampuan Prabowo mempertahankan posisinya selama dua tahun pemerintahan.
“Dua tahun berlalu yang terlihat penguatan, tidak pelemahan. Kapolri diganti, langsung mutasi besar-besaran dalam waktu singkat, dan Polri, tidak sama lagi dulu dan kini,” ujarnya.
Di lingkungan TNI, Erizal menyoroti perubahan posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakil Panglima TNI. Menurut dia, perubahan tersebut turut memengaruhi peta kekuatan di lingkungan militer.
“Yang agak berbau Jokowi mulai diparkir di tempat tersendiri,” kata Erizal.
Ia juga menilai birokrasi telah lebih dahulu mengalami perubahan hubungan politik dengan Jokowi. Namun, Erizal berpandangan dinamika tersebut masih terus berkembang dan belum mencapai titik akhir.
Di sisi lain, Bareskrim Polri mulai menyelidiki aduan masyarakat terkait dugaan pemalsuan dalam pembuatan dan penggunaan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, Erizal mengingatkan bahwa kelanjutan penanganan aduan tersebut masih menjadi pertanyaan. Ia juga meragukan apakah partai-partai politik akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Penilaian Erizal itu mencerminkan pandangannya terhadap perubahan peta kekuasaan nasional. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah pemerintah, partai politik, dan lembaga penegak hukum.
