Karhutla Sumatra Memburuk, Pemerintah Kerahkan Operasi Terpadu dan Perketat Pengawasan

Intime — Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Operasi tidak hanya difokuskan pada pemadaman, tetapi juga pencegahan titik api baru dan perlindungan masyarakat terdampak.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengendalikan karhutla melalui pemadaman darat, patroli, pengerahan personel, water bombing, hingga operasi modifikasi cuaca (OMC).

“Pemerintah terus memperkuat operasi terpadu melalui pemadaman darat, pengerahan personel, patroli, water bombing, dan operasi modifikasi cuaca,” kata Prasetyo dalam keterangannya, Senin (24/8).

Perhatian khusus diberikan terhadap wilayah lahan gambut. Karakteristik gambut membuat api dapat menjalar di bawah permukaan dan kembali muncul meski telah dilakukan pemadaman. Karena itu, pembasahan dan penyisiran harus dilakukan berulang untuk memastikan bara benar-benar padam.

Ancaman karhutla juga terlihat dari memburuknya kualitas udara di sejumlah kota. Pekanbaru tercatat memiliki indeks kualitas udara (AQI) 225 atau kategori sangat tidak sehat. Sementara Jambi berada pada angka 187 dan Palembang 180.

Prasetyo menegaskan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, BNPB dan BPBD, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat.

“Presiden memastikan seluruh jajaran, mulai dari pemerintah daerah, BNPB/BPBD, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, Manggala Agni, hingga unsur masyarakat, bergerak dalam satu komando,” ujarnya.

Selain operasi pemadaman, pemerintah memperketat pengawasan terhadap wilayah konsesi. Penegakan hukum akan diperkuat terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran maupun lalai menjaga wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sumatera, yang dimulai dari Riau, menjadi bagian dari penguatan penanganan karhutla setelah pemerintah sebelumnya menghadapi persoalan serupa di Kalimantan.

Pemerintah memastikan pengerahan sumber daya akan terus disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Prioritasnya adalah menghentikan perluasan kebakaran, mencegah munculnya titik api baru, serta melindungi masyarakat dari dampak karhutla dan kabut asap.

Artikel Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -spot_img

Indonesia Terkini