Intime – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto mengkritik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias Kang Dedi Mulyadi yang dinilai lebih mengedepankan pencitraan dibandingkan penyelesaian persoalan fiskal daerah.
Kritik itu disampaikan Hari menyusul kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat yang mengalami defisit hingga Rp 5,7 triliun.
Hari menilai berbagai aktivitas Dedi yang banyak terekspos melalui media sosial belum menunjukkan arah kebijakan konkret untuk mengatasi persoalan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“KDM memang selama ini pencitraan saja tanpa memberikan solusi. Ibaratnya hanya bisa memberikan ikan tanpa memberikan kail,” kata Hari, Senin (14/9).
Menurut Hari, media sosial memang dapat menjadi sarana pemerintah membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat. Namun, popularitas yang terbentuk melalui media sosial seharusnya diikuti kebijakan yang menyentuh persoalan mendasar daerah.
Ia khawatir masyarakat tidak dapat berharap banyak terhadap kemampuan Dedi menyelesaikan defisit APBD Jabar apabila pola pemerintahan yang dijalankan tidak berubah.
“Jangan berharap di tangan KDM bisa memberikan solusi atas defisit APBD Jabar sebesar Rp 5,7 T. KDM kan (Kongkow, Duduk, Monitor) dan arah Jawa Barat belum terlihat sampai saat ini,” ujarnya.
Hari juga mengaitkan kritik tersebut dengan isu politik nasional yang menyebut Dedi berpotensi masuk dalam agenda politik pada masa mendatang.
Ia menilai, jika Dedi memang memiliki target politik yang lebih besar, persoalan pemerintahan di Jawa Barat harus lebih dulu dibuktikan. Menurut dia, kemampuan mengelola daerah menjadi ukuran penting sebelum seseorang melangkah ke panggung politik nasional.
“Agenda ke depan kan memang mau dipasangkan dengan Gibran sebagai cawapresnya. Jadi jangan berharap defisit Rp5,7 T KDM bisa memberikan solusi,” tegasnya.
Hari kemudian mendorong Dedi melakukan efisiensi anggaran secara serius. Ia meminta kegiatan yang dinilai lebih berorientasi pada pencitraan, terutama yang menggunakan anggaran kedinasan, dievaluasi.
“Kalau KDM serius memberikan solusi terhadap defisit APBD-nya adalah dengan menghentikan pencitraan yang menggunakan anggaran dinas dan menghemat penggunaan anggaran dinasnya agar efektif dan efisien,” pungkasnya.
