Intime – Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan empat perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Satu perusahaan tambang yang IUP-nya dicabut adalah PT Kawei Sejahtera Mining (KSM).
PT KSM memiliki IUP berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 210 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Kawei Sejahtera Mining.
Perusahaan tersebut sudah memiliki izin pertambangan pada tahun 2013 dan akan berakhir pada 26 Februari 2033. Izin PT KSM terbit pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan konsesi mencakup area seluas 5.922,00 hektare.
Berdasarkan data pemilik manfaat atau beneficial owner dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat tiga orang penerima manfaat dari PT KSM.
Mereka adalah Susanto Kusumo, Alexander Halim Kusuma, dan Richard Halim Kusuma. Ternyata, ketiga nama tersebut mempunyai relasi dengan konglomerat Aguan.
Kusumo merupakan adik pemilik Agung Sedayu Group, Aguan. Sedang Alexander Halim Kusuma dan Richard Halim Kusuma merupakan anak dari Aguan.
Sesuai data pemilik manfaat atau beneficial owner Ditjen AHU, alamat korespondesi ketiganya ada di Menara Sudirman Lt. 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, RT 005, RW 003, Kelurahan/Desa Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi Dki Jakarta.
Susanto Kusumo dan Alexander Halim Kusuma juga masing-masing menjabat sebagai Presiden Direktur & Wakil Presiden Direktur PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI). Ketiganya juga merupakan pengendali di PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK).
Selain keluarga Aguan, juga terdapat nama Freddy Numberi menjabat sebagai Direktur Utama Kawei Sejahtera Mining.
Freddy Numberi merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden SBY tahun 2004-2009.
Pada 2009-2011, Freddy Numberi juga sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Freddy Numberi sempat menjadi Gubernur Papua Barat. Posisi ini diemban pada 1998.
Ia juga sempat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta saat era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.
