Intime – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengusulkan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Usulan tersebut ditujukan untuk mengurangi volume kendaraan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas selama periode liburan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan, usulan WFH akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Ada usulan juga ya dari forum tadi untuk pelaksanaan WFH untuk tanggal-tanggal tertentu yang sudah kita catat nanti pada saat rapat koordinasi di Kemenko PMK, ini akan diusulkan untuk dijadikan WFH atau work from anywhere,” kata Aan dalam konferensi pers Persiapan Masa Angkutan Nataru 2026/2027 di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (27/10).
Menurut Aan, pemerintah memperkirakan puncak arus mudik Nataru terjadi pada 23 Desember 2026. Sementara itu, puncak arus balik diprediksi berlangsung pada 3 Januari 2027.
Perkiraan tersebut disusun berdasarkan analisis data historis pergerakan masyarakat oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT), serta masukan dari badan usaha jalan tol (BUJT) dan asosiasi transportasi.
Berdasarkan proyeksi itu, tanggal 21 dan 22 Desember 2026 diusulkan sebagai waktu penerapan WFH sebelum puncak arus mudik. Sementara itu, 4 Januari 2027 diusulkan setelah puncak arus balik.
“Tadi usulannya tanggal 21-22 di awal ya, kemudian tanggal 4 di akhir dan seterusnya begitulah,” ujar Aan.
Selain mengusulkan WFH, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah pengaturan lalu lintas untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat. Kemenhub bersama kepolisian dan pengelola jalan tol tengah membahas penandatanganan surat keputusan bersama (SKB).
SKB tersebut akan mengatur rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan logistik, serta penyiapan jalur dan pelabuhan penyeberangan alternatif.
Aan menyebut penyiapan pelabuhan atau dermaga alternatif menjadi perhatian, terutama pada lintasan Ketapang-Gilimanuk yang menghubungkan Jawa dan Bali.
Rincian pelaksanaan kebijakan tersebut masih dibahas bersama pihak terkait. Pemerintah berharap kombinasi pengaturan lalu lintas dan usulan WFH dapat membantu mengurai kepadatan kendaraan selama masa angkutan Nataru.
