Intime – Setelah sempat menunjukkan tren perbaikan, angka kemiskinan di DKI Jakarta kembali meningkat pada Maret 2025. Kenaikan tersebut menjadi peringatan bahwa tekanan ekonomi dan tingginya biaya hidup masih menjadi tantangan serius bagi masyarakat perkotaan, meski berbagai program bantuan sosial terus digulirkan pemerintah.
Kondisi ini menjadi sinyal bahwa tekanan ekonomi dan tingginya biaya hidup masih membayangi kesejahteraan masyarakat di Ibu Kota.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Kadarmanto, mengatakan kenaikan angka kemiskinan tersebut mengindikasikan adanya tekanan ekonomi jangka pendek yang memengaruhi kondisi sosial ekonomi warga.
“Ini mengindikasikan adanya tekanan ekonomi jangka pendek yang memengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat,” ujar Kadarmanto seperti dikutip dari laman resmi BPS DKI Jakarta, Rabu (3/6).
Menurut BPS, meski Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggulirkan berbagai program bantuan sosial, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengangkat seluruh penduduk miskin keluar dari jerat kemiskinan.
Data BPS menunjukkan Jakarta Selatan menjadi wilayah dengan Garis Kemiskinan (GK) tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota administrasi lainnya di DKI Jakarta. Tingginya garis kemiskinan tersebut mencerminkan mahalnya biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat perkotaan.
Fenomena itu sejalan dengan karakteristik kemiskinan perkotaan yang ditandai oleh tingginya biaya kebutuhan dasar, terbatasnya akses terhadap hunian yang terjangkau, serta belum meratanya layanan publik. Selain itu, ketimpangan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja turut memperlebar kesenjangan kesejahteraan antarwilayah di Jakarta.
BPS menjelaskan, pengukuran kemiskinan dilakukan menggunakan pendekatan Garis Kemiskinan yang terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
GKM dihitung berdasarkan kebutuhan konsumsi makanan dan minuman setara 2.100 kilokalori per kapita per hari yang mencakup 52 komoditas. Sementara GKNM merepresentasikan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan yang diwakili oleh 51 komoditas di wilayah perkotaan.
Pada Maret 2025, Garis Kemiskinan DKI Jakarta tercatat sebesar Rp852.768 per kapita per bulan. Artinya, penduduk dengan tingkat pengeluaran di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin mencapai 4,90 orang, kebutuhan minimum yang harus dipenuhi satu rumah tangga miskin untuk hidup selama sebulan mencapai Rp4.178.563.
Angka tersebut meningkat dibandingkan Maret 2024 ketika Garis Kemiskinan masih berada di level Rp825.288 per kapita per bulan.
Kadarmanto menjelaskan kenaikan Garis Kemiskinan tidak terlepas dari meningkatnya inflasi yang mendorong harga berbagai kebutuhan pokok.
“Tren Garis Kemiskinan di DKI Jakarta terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang mendorong kenaikan tersebut adalah inflasi yang menyebabkan harga berbagai kebutuhan pokok ikut naik,” kata Kadarmanto.
Tercatat, Garis Kemiskinan Makanan meningkat dari Rp571.647 pada Maret 2024 menjadi Rp591.933 pada Maret 2025. Sementara Garis Kemiskinan Non-Makanan naik dari Rp253.641 menjadi Rp260.835 pada periode yang sama.
Meski kenaikan Garis Kemiskinan menunjukkan biaya hidup masyarakat semakin tinggi, BPS menilai kondisi tersebut dapat menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk memperkuat efektivitas program perlindungan sosial.
“Kenaikan Garis Kemiskinan menunjukkan biaya hidup masyarakat Jakarta semakin tinggi. Ini menjadi indikator penting bagi pemerintah untuk memperkuat program perlindungan sosial dan memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat,” ujar Kadarmanto.
BPS berharap penguatan bantuan sosial yang tepat sasaran, disertai perluasan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja, dapat membantu menekan laju kemiskinan di DKI Jakarta di tengah tekanan ekonomi yang masih berlangsung.
