Intime – Survei Tempo Data Science menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun menjadi 37 persen pada Agustus 2026. Angka tersebut menunjukkan persoalan yang tidak bisa lagi dibaca sebagai sekadar fluktuasi persepsi politik, terutama karena penurunannya berlangsung relatif cepat.
Dalam delapan bulan, tingkat kepuasan publik disebut mengalami depresiasi hingga 38 persen. Artinya, pemerintah menghadapi persoalan serius dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat menjelang dua tahun masa pemerintahan. Jika tren ini tidak segera dibalik, persoalannya bukan hanya mengenai popularitas presiden, melainkan juga menyangkut kemampuan pemerintah mempertahankan legitimasi politik dan dukungan publik terhadap agenda-agenda pemerintahannya.
Survei tersebut dilakukan pada 31 Juli-11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden yang tersebar proporsional di 38 provinsi. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Ekonomi menjadi titik paling lemah
Faktor paling penting yang menjelaskan penurunan kepuasan adalah persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Sebanyak 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk atau semakin memburuk.
Temuan tersebut penting karena persepsi ekonomi masyarakat tidak selalu ditentukan oleh angka pertumbuhan ekonomi makro. Bagi mayoritas warga, ukuran keberhasilan pemerintah jauh lebih sederhana: apakah harga makanan terjangkau, apakah pendapatan mencukupi, dan apakah pekerjaan mudah diperoleh.
Dalam survei ini, 77 persen responden menyatakan harga kebutuhan pokok jauh lebih mahal, sementara 16 persen lainnya mengatakan harga tetap lebih mahal. Dengan demikian, sebanyak 93 persen responden merasakan tekanan harga.
Ini merupakan persoalan politik yang sangat sensitif. Kenaikan harga kebutuhan pokok langsung dirasakan setiap hari dan berulang ketika masyarakat berbelanja. Karena itu, keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi makro dapat kehilangan makna politik apabila masyarakat tetap merasa daya beli mereka tertekan.
Persoalan kedua adalah lapangan kerja. Sebanyak 57 persen responden mengatakan mencari pekerjaan sekarang jauh lebih sulit, sedangkan 30 persen lainnya menilai masih sulit. Dengan kata lain, 87 persen responden melihat pasar kerja dalam kondisi sulit.
Kombinasi harga mahal dan pekerjaan sulit merupakan situasi yang berbahaya bagi tingkat kepuasan pemerintah. Masyarakat bukan hanya menghadapi biaya hidup yang meningkat, tetapi juga ketidakpastian mengenai sumber pendapatan.
Masalah pemerintah bukan sekadar komunikasi
Penurunan kepuasan juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya memperbaiki komunikasi publik. Pemerintah perlu memperbaiki pengalaman konkret masyarakat.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, swasembada pangan dan energi, hingga berbagai program perlindungan sosial membutuhkan waktu untuk menghasilkan dampak. Namun, masyarakat menilai pemerintah berdasarkan persoalan yang mereka hadapi sekarang.
Di sinilah muncul kesenjangan antara narasi pembangunan jangka panjang dengan kebutuhan ekonomi jangka pendek.
Jika pemerintah terlalu banyak berbicara mengenai target besar tetapi masyarakat masih menghadapi harga pangan tinggi dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, maka keberhasilan kebijakan akan sulit dikonversi menjadi kepuasan politik.
Karena itu, tiga tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengubah kebijakan menjadi hasil yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari.
Prospek tiga tahun ke depan
Ada dua kemungkinan besar.
Pertama, tren kepuasan kembali naik. Ini dapat terjadi apabila pemerintah mampu menekan harga kebutuhan pokok, meningkatkan daya beli, menciptakan lapangan pekerjaan dan memastikan program prioritas menghasilkan manfaat yang mudah dirasakan.
Pemerintah masih memiliki waktu sekitar tiga tahun sebelum berakhirnya periode pemerintahan. Waktu tersebut cukup panjang untuk melakukan koreksi kebijakan. Bahkan, bila indikator ekonomi masyarakat membaik dalam satu-dua tahun mendatang, persepsi publik dapat berubah dengan cepat.
Kedua, penurunan berlanjut. Risiko ini muncul apabila tekanan harga dan persoalan lapangan kerja tidak tertangani. Ketidakpuasan ekonomi kemudian dapat berkembang menjadi ketidakpuasan politik. Apalagi menjelang 2029, kompetisi politik akan semakin intensif dan setiap persoalan pemerintahan akan lebih mudah dipolitisasi.
Namun, angka 37 persen juga belum berarti pemerintahan Prabowo-Gibran kehilangan seluruh basis dukungan. Survei tersebut justru harus dibaca sebagai alarm keras. Pemerintah masih memiliki ruang untuk membalikkan keadaan.
Kuncinya adalah menggeser ukuran keberhasilan dari sekadar banyaknya program menjadi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, tiga tahun ke depan akan menjadi periode pembuktian. Pemerintah Prabowo-Gibran masih memiliki cukup waktu untuk memperbaiki persepsi publik. Tetapi semakin lama persoalan harga dan pekerjaan dibiarkan, semakin sulit pemerintah mengubah ketidakpuasan menjadi optimisme.
Dengan demikian, persoalan terbesar Prabowo-Gibran saat ini bukan semata-mata popularitas, melainkan ekonomi rumah tangga. Jika dapur masyarakat mulai terasa lebih ringan dan pekerjaan lebih mudah didapat, kepuasan publik sangat mungkin pulih. Sebaliknya, jika tekanan ekonomi bertahan, angka 37 persen bisa menjadi titik awal dari erosi kepercayaan yang lebih panjang hingga 2029.
