Intime – Pemerintah merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51,1%. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan hasil survei menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah, namun akan lebih bermanfaat jika disertai analisis yang lebih rinci mengenai penyebab perubahan persepsi publik.
Qodari mengatakan Presiden Prabowo secara konsisten melakukan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan, baik dari sisi tata kelola, aspek hukum, maupun melalui masukan dari hasil survei opini publik.
“Evaluasi terus dilakukan. Selain tata kelola dan aspek hukum, survei opini publik juga menjadi salah satu bahan bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan,” kata Qodari, Senin (3/8).
Ia menegaskan pemerintah menghormati seluruh hasil survei yang dilakukan lembaga independen sebagai bagian dari proses demokrasi. Namun, menurutnya, penelitian akan lebih bermanfaat apabila mampu menguraikan secara lebih spesifik faktor-faktor yang menyebabkan naik atau turunnya tingkat kepuasan masyarakat.
“Survei akan lebih baik kalau risetnya lebih mendetail, sehingga lebih bermanfaat dan argumentasinya lebih jelas, baik bagi pemerintah untuk melakukan koreksi maupun bagi masyarakat untuk memahami kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Qodari menjelaskan, variabel umum seperti ekonomi, politik, dan hukum sebaiknya dipecah menjadi indikator yang lebih spesifik. Misalnya pada sektor ekonomi, survei dapat mengukur secara terpisah persepsi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, nilai tukar rupiah, maupun program-program pemerintah.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan publik.
“Kalau variabel ekonomi, politik, atau hukum dijelaskan lebih detail, publik akan lebih memahami faktor apa yang memengaruhi perubahan tingkat kepuasan secara komprehensif,” pungkasnya.
