Intime – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menyoroti kasus keracunan yang kembali terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan tersebut tak bisa lagi dianggap hanya sebagai kesalahan teknis di lapangan.
Kasus dugaan keracunan MBG kembali terjadi di sejumlah daerah, di antaranya Sidoarjo, Toraja, dan Nganjuk.
Iwan mempertanyakan sampai kapan pergantian pejabat akan menjadi solusi setiap kali muncul persoalan dalam pelaksanaan MBG.
“Pertanyaannya sederhana: harus berapa kali lagi Kepala BGN diganti baru persoalan keracunan MBG ini benar-benar berhenti? Jangan sampai setiap terjadi masalah, solusinya hanya pergantian pejabat, sementara akar persoalannya tidak pernah dibenahi,” kata Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).
Dia menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diikuti pembenahan sistem. Evaluasi, kata dia, harus menyentuh tata kelola, pengawasan, hingga standar keamanan pangan.
“Kalau kepala BGN berganti, tetapi pola masalahnya tetap sama, berarti yang bermasalah bukan hanya orangnya. Bisa jadi sistemnya yang belum beres,” ujarnya.
Iwan meminta pembenahan dilakukan dari hulu sampai hilir. Aspek yang perlu dievaluasi antara lain pengadaan bahan pangan, standar dapur, proses memasak, distribusi, penyimpanan, pengawasan, hingga mekanisme penanganan ketika terjadi dugaan keracunan.
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap kasus keracunan sebagai konsekuensi yang wajar dari program berskala nasional.
“Ini menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi standar pertama, bukan efek samping yang ditoleransi,” kata Iwan.
Iwan juga mendesak BGN membuka hasil evaluasi setiap kasus kepada publik. Dia menyebut penyebabnya harus dijelaskan secara terang, apakah berkaitan dengan bahan baku, kontaminasi, pengolahan, kualitas dapur, distribusi, penyimpanan, keterlambatan konsumsi, atau lemahnya pengawasan.
Menurutnya, pemerintah juga perlu membuat pengawasan yang independen dan terukur. Audit keamanan pangan secara berkala serta sanksi tegas bagi pengelola dapur yang terbukti lalai dinilai penting.
“Jangan sampai kita terjebak dalam siklus: keracunan, minta maaf, evaluasi, lalu keracunan lagi. Program MBG adalah program strategis nasional. Karena itu, standar keamanannya juga harus berkelas nasional,” tutur Iwan.
Iwan menegaskan ukuran keberhasilan MBG seharusnya bukan hanya jumlah dapur yang dibangun atau penerima manfaat yang dilayani, tetapi juga jaminan keamanan makanan yang diterima anak-anak.
