Intime – Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya memberikan sanksi suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Irma menilai SPPG yang berulang kali melakukan pelanggaran hingga mengancam keselamatan penerima manfaat seharusnya dapat diputus kontraknya.
“Jika sudah mengancam nyawa dan sudah beberapa kali bermasalah sebaiknya diputus kontraknya,” kata Irma kepada wartawan, Jumat (4/9/2026).
Menurut legislator NasDem itu, SPPG yang tidak memenuhi standar harus segera disuspend. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menjadi masalah lebih besar di kemudian hari.
“Saya minta BGN suspend SPPG yang tidak sesuai standard, karena akan menjadi bom waktu dan tidak boleh pandang bulu punya siapa pun SPPG tersebut,” ujarnya.
Irma juga meminta BGN bergerak cepat mencari pengganti SPPG yang tidak memenuhi persyaratan. Menurut dia, SPPG yang telah memenuhi seluruh standar dapat mengambil alih pelayanan dari SPPG bermasalah.
“Sementara BGN harus kerja cepat juga, SPPG yang sudah bangun 100% dengan syarat yang terpenuhi, laik higienis, luas SPPG, IPAL dan memiliki koki yang tersertifikasi serta lingkungan SPPG yang bersih harusnya bisa mengganti kan SPPG yang tidak sesuai persyaratan dan sudah beroperasi lebih dari satu tahun (minimal mereka sudah balik modal),” tuturnya.
Pernyataan Irma disampaikan setelah kembali terjadi dugaan keracunan akibat konsumsi menu MBG. Ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, dilaporkan mengalami dugaan keracunan. BGN menyebut jumlah santri yang terdampak mencapai 512 orang.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan terdapat kelalaian dalam standar operasional prosedur (SOP) pendistribusian MBG.
“Itu karena ketidakdisiplinan daripada SPPG dan pendistribusian. Jadi seharusnya itu loading 4 jam selesai dari masak langsung dibagikan. Tapi faktanya di lapangan lebih dari 4 jam,” kata Ketut, Kamis (3/9).
Menurut Ketut, keterlambatan distribusi dapat meningkatkan risiko makanan basi karena menu MBG tidak menggunakan pengawet.
“Nah itulah yang menyebabkan keracunan, karena MBG ini kan nggak pakai pengawet. Jadi mudah dia basi. Mudah bakterinya cepat berkembang,” ujarnya.
Selain di Sidoarjo, dugaan keracunan MBG juga terjadi di SMAN 1 Lasem. Sebanyak 750 murid dan guru dilaporkan diduga mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG.
