Intime – Rentetan polemik yang kembali menyeret PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) memicu sorotan tajam terhadap kondisi internal perusahaan pelat merah tersebut. Mulai dari dugaan manipulasi laporan keuangan senilai Rp5 triliun periode 2014-2021 hingga penurunan performa bisnis, DPR RI didesak segera turun tangan memanggil jajaran direksi Telkom.
Dugaan masalah akuntansi Telkom mencuat setelah ditemukan sekitar 140 transaksi yang dinilai tidak memiliki substansi ekonomi sepanjang 2014–2021 dengan nilai mencapai Rp5 triliun. Persoalan ini bahkan memantik investigasi dari otoritas pasar modal Amerika Serikat, SEC.
Investigasi SEC sendiri dimulai sejak Oktober 2023 terkait keterlibatan Telkom Infra dalam proyek BTS 4G BAKTI Kominfo, lalu berkembang ke isu pengakuan pendapatan, pelaporan keuangan, hingga pengendalian internal perusahaan.
Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyoroti potensi kerugian investasi PT Telkomsel pada saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Audit BPK per Mei 2026 mencatat potensi kerugian mencapai Rp4,7 triliun dari total investasi awal sekitar Rp6,4 triliun.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai manajemen Telkom saat ini harus berhenti terjebak dalam polemik masa lalu dan mulai fokus menyelamatkan fundamental perusahaan yang dinilai terus melemah.
“Fokus utama Telkom harus pada perbaikan performa. Dalam setahun terakhir pendapatan turun Rp2,6 triliun dan laba bersih turun Rp2,1 triliun. Ini alarm serius,” kata Fernando Emas di Jakarta, Jumat (15/5).
Fernando menegaskan proses hukum terkait kasus-kasus lama sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, sementara direksi saat ini diminta membuktikan kapasitasnya memperbaiki kinerja perusahaan.
“Jangan terus berkutat pada masa lalu. Publik bisa bertanya, apakah ini justru menutupi ketidakmampuan manajemen baru memperbaiki Telkom?” ujarnya.
Ia pun mendesak DPR RI segera memanggil Telkom melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membedah berbagai persoalan yang dinilai semakin menggerus kepercayaan publik terhadap BUMN telekomunikasi tersebut.
“DPR jangan diam. Benang kusut di tubuh Telkom harus diurai secara terbuka agar publik tahu langkah konkret penyelamatan perusahaan,” tegas Fernando.
