Intime – Komisi B DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil rapat kerja bersama SKPD mitra dan BUMD dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2025.
Ketua Komisi B, Nova Harivan Paloh, menegaskan sejumlah rekomendasi disusun untuk memperkuat kinerja ekonomi daerah.
Pada sektor transportasi, Komisi B menyoroti belum optimalnya implementasi Intelligent Traffic Control System (ITCS) oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta perlunya penambahan armada bus sekolah.
“Perlu percepatan agar seluruh persimpangan terintegrasi guna kelancaran lalu lintas,” ujar Nova, Kamis (30/4).
Komisi B juga meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta memastikan efektivitas subsidi pangan agar lebih tepat sasaran.
Di sektor ketenagakerjaan, evaluasi program pelatihan dinilai penting agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja, sekaligus memperluas jangkauan Mobile Training Unit (MTU).
Sementara itu, Dinas PPKUKM DKI Jakarta diminta memperkuat digitalisasi UMKM, penataan pedagang kaki lima (PKL), serta pemerataan pendampingan usaha di wilayah.
“Program digitalisasi UMKM harus mendorong peningkatan omzet, akses modal, dan produktivitas. Penataan PKL juga perlu dilakukan secara persuasif melalui relokasi ke lokasi resmi,” jelasnya.
Untuk sektor pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta diminta memastikan program berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Adapun DPMPTSP DKI Jakarta didorong memperkuat strategi penjemputan investor serta sinkronisasi data investasi. “Sinkronisasi data investasi agar berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
Komisi B juga meminta Badan Pembina BUMD DKI Jakarta bersikap tegas terhadap BUMD yang tidak mencapai target atau terlambat menyampaikan laporan keuangan.
Pada sektor BUMD, sejumlah catatan disampaikan. PAM Jaya diminta menekan tingkat kehilangan air (NRW) dan mempercepat proyek layanan, sementara PAL Jaya didorong mempercepat pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
PT MRT Jakarta diminta mempercepat pengadaan sarana dan meningkatkan standar keselamatan. Sementara PT Jakarta Propertindo didorong mengoptimalkan aset dan menata anak perusahaan.
Selain itu, Bank DKI diminta memperkuat penghimpunan dana serta mendukung rencana IPO. Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan Transjakarta juga didorong meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kinerja.
“Pasar Jaya diminta mempercepat revitalisasi pasar dan mengevaluasi penyerapan PMD,” terangnya.
BUMD lainnya seperti Food Station Tjipinang Jaya, Ancol, Sarana Jaya, hingga JIEP turut diminta meningkatkan kinerja, efisiensi, dan optimalisasi aset.
Komisi B menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi daerah, mendorong investasi, serta meningkatkan kualitas layanan publik di Jakarta.
