Intime – Komisi B DPRD DKI Jakarta, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mempercepat pembenahan sistem parkir digital agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menutup potensi kebocoran retribusi parkir.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh saat pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2027 bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/7).
Nova menegaskan, penerapan digitalisasi parkir harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan daerah, bukan sekadar menjadi proyek modernisasi sistem.
“Harus difokuskan untuk mendongkrak pendapatan daerah,” kata Nova.
Ia mengingatkan target PAD dari sektor parkir yang dipatok sekitar Rp159 miliar harus diikuti dengan sistem pengelolaan yang lebih akuntabel dan transparan.
“Kami ingin melihat sejauh mana digitalisasi parkir benar-benar meningkatkan hasil. Evaluasi dulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menyatakan digitalisasi parkir telah menunjukkan hasil positif. Salah satunya di kawasan Monumen Nasional (Monas), di mana penerimaan retribusi parkir meningkat hingga 300 persen.
“Sistem ini terbukti meningkatkan penerimaan. Ke depan akan kami integrasikan dengan CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI) agar jumlah kendaraan yang keluar masuk dapat tervalidasi secara otomatis dengan data transaksi sehingga dapat mencegah kebocoran,” ujar Budi.
Ia menambahkan, Dishub juga menyiapkan peremajaan perangkat parkir tepi jalan (on-street parking), termasuk di kawasan Jalan Sabang yang dinilai sudah tidak lagi memadai.
Selain itu, metode pembayaran digital seperti QRIS dan EDC akan diperbarui dengan teknologi yang lebih modern.
“Saat ini kami sedang menguji berbagai inovasi sistem parkir berbasis tap otomatis yang lebih cepat dan efisien,” pungkas Budi.
