Intime – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan pariwisata strategis seperti Raja Ampat demi hilirisasi nikel yang timpang.
Hal ini disampaikannya menanggapi potensi kerusakan terumbu karang akibat lalu lintas kapal pengangkut nikel di kawasan konservasi.
Evita menegaskan, aktivitas tongkang nikel berisiko merusak ekosistem bawah laut yang menjadi daya tarik wisata dunia.
“Satu kapal tongkang lewat, bisa bikin rusak satu ekosistem karang. Apa kita sudah siap kehilangan spot diving terbaik dunia karena lalu lintas logistik nikel?,” ujar Evita dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/6).
Ia menekankan bahwa pariwisata juga bentuk hilirisasi berkelanjutan, mengubah alam menjadi pengalaman dan budaya menjadi devisa tanpa merusak lingkungan.
“Nikel bisa habis, tapi panorama Raja Ampat bisa beri makan rakyat hingga turun-temurun jika dikelola bijak,” ujarnya.
Ia mencontohkan kebijakan Swedia yang melarang pertambangan di Laponia, kawasan Situs Warisan Dunia UNESCO, meski kaya bijih besi. Wilayah tersebut dilindungi karena nilai ekologi dan budaya masyarakat adat Sami.
“Jangan korbankan wilayah konservasi kita yang punya banyak nilai. Di sana bukan hanya punya kekayaan alam, tapi kita punya masyarakat adat yang harus dilindungi juga,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu.
Untuk itu, Evita meminta komitmen Pemerintah dalam menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan di Raja Ampat yang memiliki nilai keanekaragaman hayati besar. Menurutnya, pencabutan izin ini tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata.
“Maka kami mendorong agar pemerintah segera menindaklanjuti dengan audit dan pemulihan terhadap dampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi, serta memastikan reklamasi dan restorasi ekosistem berjalan sesuai standar,” jelas Evita.
Lebih lanjut, Evita menekankan pentingnya tanggung jawab korporasi dalam memastikan memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.
“Termasuk pengalokasian dana reklamasi dan kompensasi bagi masyarakat terdampak. Dan memastikan pengakuan serta perlindungan terhadap wilayah adat serta pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya secara lestari,” urainya.
Evita juga meminta Pemerintah pusat mengawasi kebijakan tata ruang dan investasi di daerah, khususnya di wilayah-wilayah konservasi. Hal ini guna mencegah kejadian serupa di masa depan.
“Jangan sampai lalai lagi dengan diterbitkannya izin tambang di kawasan geopark dan pariwisata strategis,” ungkap Evita.
Evita memastikan Komisi VII DPR akan terus mengawal proses ini melalui fungsi pengawasan dewan.
“Kami akan pastikan masalah Raja Ampat ini diselesaikan secara serius dan bertanggung jawab. Karena Raja Ampat aalah mahakarya alam dunia yang menjadi kebanggaan Indonesia,” tegasnya.
“Pendekatan terhadap Papua, khususnya Raja Ampat, tidak boleh mengutamakan eksploitasi sumber daya, tetapi harus mengutamakan pelestarian dan kesejahteraan masyarakat lokal,” tutup Evita
