Intime – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp 1,4 miliar dan logam mulia emas dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). OTT ini terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, nilai uang yang disita tersebut masih berdasarkan penghitungan awal tim di lapangan.
“Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp 1,4 miliar Rupiah,” kata Budi di Yogyakarta, Selasa (13/10).
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 14 orang. Salah satunya Sekretaris Utama BNPB Rustian. Pihak lain yang turut diamankan terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK) dan unsur swasta.
Menurut Budi, ke-14 orang tersebut kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai identitas dan peran mereka dalam perkara tersebut.
“Untuk detail siapa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Yang pasti, terhadap 14 orang ini saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih,” ujarnya.
BNPB merespons OTT tersebut dengan menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum yang ditangani KPK. Lembaga itu menyatakan menghormati langkah penegakan hukum dan siap bersikap kooperatif.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P Panjaitan, memastikan pihaknya akan memberikan dukungan data dan akses informasi yang diperlukan sesuai aturan.
“BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH,” kata Berton dalam keterangan tertulis, Selasa.
Berton juga menegaskan BNPB tetap menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.
Sebagai langkah pengawasan internal, pimpinan BNPB telah memerintahkan Inspektorat Utama melakukan penelusuran internal sekaligus mengamankan dokumen terkait.
BNPB turut meminta seluruh pegawainya tetap menjalankan tugas penanggulangan bencana dan kemanusiaan seperti biasa. Masyarakat dan media juga diimbau menunggu informasi resmi dari aparat penegak hukum dan tidak berspekulasi mengenai kasus tersebut.
